Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih bungkam terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Jokowi bahkan belum juga memastikan, apakah sebagai kepala negara akan menolak atau justru mendukung wacana tersebut.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai, sikap Jokowi yang demikian merupakan kekonyolan. Sebab, ia menduga jika Jokowi sengaja berdiri di antara ketidakpastian atas penundaan Pemilu 2024 yang muaranya pada perpanjangan masa jabatan presiden.
Jokowi, menurut Rocky, memang masih menunggu sinyal dari beragam tanggapan atas wacana penundaan Pemilu.
"Jadi yang agak konyol adalah Presiden Jokowi menunggangi ketidakpastian itu dalam upaya untuk melihat peluang perpanjangan itu," kata Rocky dalam webinar Partai Buruh seri ke-9 yang dilakukan secara daring, Jumat (4/3/2022).
Baca Juga: Jusuf Kalla Sebut Memperpanjang Pemilu Sama Dengan Melanggar Konstitusi
Sikap diam Jokowi, menurutnya, bisa saja diartikan bahwa mantan Wali Kota Solo itu juga mendukung penundaan Pemilu 2024. Karena itu, Rocky mengingatkan bahwa ambisi bisa saja tetap ada.
"Karena kita tahu, ambisi tetap ada. Jangan kita anggap orang itu mengajukan sesuatu demi hal yang baik. Demi hal yang buruk pun dia akan lakukan," ujarnya.
Jokowi Jangan Diam
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Jokowi bersikap untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Ia berharap Jokowi tidak hanya diam.
Sebab, sikap diam Jokowi selama ini justru dapat dianggap bahwa presiden mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.
"Jika terus seperti ini, Pak Jokowi harus kembali menyatakan penolakannya terhadap ide penundaan Pemilu 2024. Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan pemilu. Terlebih ide-ide tersebut muncul dari partai pendukung pemerintah," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).
Mardani menegaskan, Pandemi Covid-19 yang dijadikan alasan menunda Pemilu tidak masuk akal. Ia justru membandingkan dengan pelaksanaan Pilkada 2020 yang tetap digelar kendati kasus posiitf dan penularan sedang meningkat.
"Selain itu, pemerintah juga terus mengklaim kondisi sekarang tertangani dengan baik. Termasuk dengan menyiapkan peta jalan perubahan status bencana ini menjadi endemi," katanya.
Mardani mengingatkan agar para pejabat dan pimpinan negara taat terhadap asas dan sistem dalam bernegara.
"Ingat, semangat reformasi mesti tetap dipertahankan dan diperjuangkan bersama. Tentu dengan itikad baik para pengelola negeri saat ini," katanya.
Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Jokowi segera menanggapi wacana yang sedang berkembang, yakni penundaan Pemilu 2024.
Ia mengingatkan Jokowi perlu tegas menolak agar tidak sampai durhaka terhadap reformasi bak Malin Kundang.
"Karenanya agar tak terus menerus menjadi bola liar dan berpotensi menjerumkan Presiden Jokowi dari jebakan politik yang bisa menjadikannya sebagai Malin Kundang reformasi, Presiden Jokowi mesti segera bersikap tegas dan menjelaskan sikapnya ke publik terhadap isu ini," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).
Kamhar berkeyakinan wacana penundaan Pemilu akan berhenti dengan sendiri apabila Jokowi memeikiki sikap tegas.
"Termasuk mengambil sikap tegas terhadap orang-orang terdekatnya yang mencoba menjerumuskannya," kata Kamhar.
Kamhar meminta Jokowi tidak hanya diam. Sebab diamnya presiden akan memberikan kesan kepada publik bahwa orang nomor satu di republik ini justru setuju dengan wacana penundaan Pemilu.
"Tak boleh hanya diam apalagi melakukan pembiaran sampai isu ini berlalu, karena jika demikian, menjadi berdasar jika publik kemudian berpikir bahwa ini atas sepengetahuan dan sesuai dengan kehendak Pak Jokowi sendiri," ujarnya.
