Infografis
Suara.com - Partai Demokrat ogah berspekulasi ihwal mencuatnya nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang tengah ramai diperbincangkan. Luhut disebut-sebut ikut terlibat dalam memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024.
"Terlepas dari polemik dan kebenaran informasi yang beredar bahwa agenda ini by design secara sistematis yang dimotori lingkar dalam kekuasaan dalam hal ini Menko Marves yang menggunakan pimpinan parpol koalisi, kami tidak mau berspekulasi," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).
Namun jika ternyata benar, Kamhar mengatakan hal itu akan menguatkan dugaan yang ada selama ini ada.
"Dan pembacaan kami atas gambar besar rentetan kejadian terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini sebagai sesuatu yang by design, terencana dan sistematis," kata Kamhar.
Baca Juga: Pengamat Sebut Wajar Jika Ada Spekulasi Presiden Jokowi Setuju Pemilu 2024 Ditunda
"Dan jika ini benar, sangat bersesuaian dengan logika politik sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan siapa yang paling berkepentingan dan diuntungkan atas agenda ini," lanjutnya.
Jokowi Diminta Bersikap
Sebelumnya, Kamhar meminta Presiden Jokowi segera bersikap menanggapi wacana yang sedang berkembang, yakni penundaan Pemilu 2024.
Ia mengingatkan Jokowi perlu tegas menolak agar tidak sampai durhaka terhadap reformasi bak Malin Kundang.
"Karenanya agar tak terus menerus menjadi bola liar dan berpotensi menjerumkan Presiden Jokowi dari jebakan politik yang bisa menjadikannya sebagai Malin Kundang reformasi, Presiden Jokowi mesti segera bersikap tegas dan menjelaskan sikapnya ke publik terhadap isu ini," kata Kamhar.
Baca Juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Tidak Ada Ruang Penundaan Pemilu 2024
Kamhar berkeyakinan wacana penundaan Pemilu akan berhenti dengan sendiri apabila Jokowi memeikiki sikap tegas.
"Termasuk mengambil sikap tegas terhadap orang-orang terdekatnya yang mencoba menjerumuskannya," kata Kamhar.
Kamhar meminta Jokowi tidak hanya diam. Sebab diamnya presiden akan memberikan kesan kepada publik bahwa orang nomor satu di republik ini justru setuju dengan wacana penundaan Pemilu.
"Tak boleh hanya diam apalagi melakukan pembiaran sampai isu ini berlalu, karena jika demikian, menjadi berdasar jika publik kemudian berpikir bahwa ini atas sepengetahuan dan sesuai dengan kehendak Pak Jokowi sendiri," ujarnya.
Sudah Biasa Diterpa Isu
Belakangan muncul isu jika Menko Luhut Binsar Pandjaitan dituding menjadi 'dalang' dalam wacana penundaan Pemilu 2024. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh juru bicara Luhut yaitu Jodi Mahardi.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Luhut dituding meminta PAN untuk meminta persetujuan parpol lain terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Jodi langsung membantah kabar tersebut yang menyeret nama Luhut Binsar Pandjaitan.
"Enggak ada itu namanya koordinasi penundaan (pemilu) pada pimpinan parpol," kata Jodi, Kamis (3/3/2022).
Jodi mengatakan, pertemuan Luhut dengan pimpinan parpol adalah hal yang wajar.
Mereka membehas berbagai hal yang tengah terjadi di Indonesia saat ini.
"Kalau silaturahmi dengan pimpinan parpol mah biasa," bebernya.
Selain itu, Jodi mengaku tak heran apabila Luhut diterpa isu miring. Menurutnya, hal tersebut sudah biasa dialami oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Jodi menjelaskan, Luhut tetap bekerja sebaik mungkin untuk masyarakat Indonesia hingga masa jabatannya sebagai Menko Marves berakhir.
"Ya Pak Luhut kan sudah biasa diterpa isu, saat ini Pak Menko tetap aja fokus kerja buat republik,"pungkasnya.
