Infografis
Suara.com - Pakar hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyampaikan desakan serius mengenai situasi HAM di Provinsi Papua Barat dan Papua. Disebutkan bahwa ada banyak kekerasan mengejutkan yang dialami oleh masyarakat asli Papua.
Mengutip laman resmi Dewan Tinggi HAM PBB (Office of the High Commissioner / OHCHR), beberapa kekerasan yang terjadi di Papua dan Papua Barat meliputi pembunuhan anak-anak dan hilangnya sejumlah orang.
Karena itulah, Pakar HAM PBB mendesak agar akses kemanusiaan menuju daerah terkait dapat segera dibuka. Selain itu, para pakar juga meminta pemerintah Indonesia untuk mengadakan penyelidikan secara penuh dan independen terkait masalah kekerasan terhadap warga asli Papua.
"Antara rentang April hingga November 2021, kami menerima banyak tuduhan yang mengindikasikan adanya beberapa praktik pembunuhan di luar proses hukum (extrajudical killing), termasuk kepada anak-anak kecil," ungkap para pakar, dikutip Suara.com pada Rab (2/3/2022).
"(Ada upaya) penghilangan paksa, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi," imbuh mereka. "Dan pemindahan paksa terhadap setidaknya lima ribu orang asli Papua, yang dilakukan oleh pasukan keamanan."
Sejak terjadi peningkatan kekerasan pada Desember 2018 lalu, setidaknya ada sekitar 60.000-100.000 warga Papua yang dipindahkan paksa. Konflik yang terjadi pun, dijelaskan para pakar, menyebabkan sebagian besar pengungsi di Papua Barat tidak bisa kembali ke rumah masing-masing.
"Mereka tidak bisa kembali karena kehadiran pasukan keamanan yang ketat dan konflik bersenjata yang terjadi di daerah," jelasnya.
"Beberapa pengungsi lalu memilih tinggal di tempat penampungan sementara atau tinggal bersama kerabat. (Tapi) ribuan penduduk desa yang terlantar memilih melarikan diri ke hutan, di mana mereka berhadapan dengan iklim yang keras di dataran tinggi tanpa akses ke fasilitas makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan," imbuhnya.
Di sisi lain, badan kemanusiaan seperti Palang Merah kesulitan untuk mengakses para pengungsi. "Kami sangat terganggu juga dengan laporan bahwa bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Papua dihalangi oleh otoritas setempat," tegas para pakar.
Baca Juga: Pakar Kebijakan Publik Soroti Polemik Ucapan Menag Yaqut: Apakah Mengidap Islamophobia Akut?
Padahal saat ini situasinya sudah genting. "Ada laporan terjadi malnutrisi parah di beberapa daerah dengan kurang memadainya akses untuk makanan dan layanan kesehatan," katanya.
