Infografis
Suara.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) NTB buka suara terkait aturan Pemprov NTB soal kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) beli tiket MotoGP.
Ketua DPW PSI NTB Dian Sandi Utama mengatakan tidak semua orang senang dengan balap Motor GP.
"Menurut kami ASN Jangan Diwajibkan Beli Tiket Motor GP. Tidak perlu dimobilisasi dari pejabat publik. Karena tidak semua orang juga senang nonton balap motor," ujar Dian Sandim dalam keterangan tertulisnya keada Suara.com.
"Tidak boleh dipaksakan. Bahwa ini adalah gawe Pemerintah yang harus sama-sama kita sukseskan, kami setuju tapi tidak dengan cara paksa," Dian Sandim menambahkan.
Baca Juga: Pengamat Bilang Partai Pelita Akan Coba Ambil Suara Anak Muda, Bakal Jadi Pesaing PSI
Menurut Dian, para ASN ini juga banyak yang sekaligus adalah ibu rumah tangga yang saat ini sedang memikirkan harga minyak goreng, tahu tempe dan beras.
Tapi kami mendukung penuh jika ada upaya-upaya negosiasi yang dilakukan oleh Pemprov NTB untuk mendapatkan diskon (harga tiket) lebih besar lagi bagi ASN dan masyarakat NTB secara luas.
"Rakyat NTB sebagai tuan rumah jangan sampai menjadi tamu di acara yang digelar di tanah mereka sendir. Bagus kalau rakyat NTB dapat diskon khusus." Pungkas Dian.
