Infografis
Suara.com - Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama dua tahun sejak kasus pertama diumumkan oleh pemerintah pada 2 Maret 2020 lalu, 5,5 juta orang sudah terinfeksi, 148 ribu lebih jiwa meninggal dunia.
CISDI, Lapor COVID-19, dan Transparency International Indonesia menilai kondisi saat ini cenderung menuju skenario survival of the fittest atau seleksi alam.
"Atau ketika orang-orang yang memiliki akses dan sumber daya mampu hidup berdampingan dengan Covid-19, namun meninggalkan mereka yang tidak memiliki sumber daya memadai," tulis mereka dalam keterangannya, Senin (2/3/2022).
Mereka mencatat sedikitnya ada sembilan catatan penting yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani wabah ini.
Baca Juga: Studi Terbaru: Vaksin Pfizer Kurang Ampuh Mengindari Anak-anak dari Infeksi Omicron
Pertama, pelayanan kesehatan esensial selama pandemi menjadi terganggu dan gagal dipenuhi, sehingga selain Covid-19 masih banyak penyakit lain yang membutuhkan perawatan.
"Kedua, sepanjang 2020-2021 masih ditemui persoalan ketiadaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti. Terdapat diskrepansi antara data pemerintah pusat dan daerah dan tidak seluruh penyajian data dilakukan real time," lanjutnya.
Perbedaan data ini mengakibatkan pengambilan keputusan untuk kebijakan pandemi sering kali menjadi tidak sinkron.
Ketiga, pemerintah dianggap kurang berkomitmen memprioritaskan kelompok rentan dalam program vaksinasi nasional.
"Laporan masukan kebijakan CISDI-PUSKAPA (2021) mencatat beberapa permasalahan, mulai dari tidak adanya definisi operasional kelompok rentan yang berdampak pada tidak adanya alokasi khusus vaksin populasi rentan, minimnya program penjangkauan kelompok rentan, hingga ketidakjelasan target sasaran untuk kelompok rentan," ungkapnya.
Baca Juga: Viral Pria Terjungkal Saat Alat Swab Masuk Hidung, Benda Ini Ikut Terbang, Nakes Syok
Keempat, belum responsif dan adaptifnya pelayanan kesehatan menghadapi lonjakan kasus.
Pada 2022, LaporCovid-19 menerima lonjakan laporan warga selama merebaknya kasus Omicron.
Hingga 23 Februari 2022, LaporCovid-19 setidaknya menerima 538 laporan, angka ini meningkat dibandingkan dengan laporan yang masuk pada Januari-Februari 2021 sejumlah 415 laporan terkait protokol kesehatan, vaksin, hingga keluhan kesehatan, dan non-kesehatan lainnya.
"Kelima, tingginya laporan ketidaksiapan penanganan wabah di sekolah. LaporCovid-19 menerima 156 laporan terkait sekolah yang tidak lagi aman karena banyak murid dan guru terinfeksi positif," lanjutnya.
Keenam, masih ditemukan berbagai persoalan tata kelola penanganan wabah, banyak warga mengeluhkan lambannya pemerintah pusat memberikan penanganan pada pasien COVID-19.
Ketujuh, masih kerap ditemukannya berbagai keluhan terkait akses vaksin dan 3T.
Pada 2021, keluhan akses vaksin (403 laporan) dan 3T (233 laporan) masing-masing menjadi laporan kedua dan laporan ketiga terbanyak yang LaporCovid-19 terima sesudah pelanggaran protokol kesehatan.
Kedelapan, masih ditemukan persoalan keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang. Persoalan ini masih menjadi sorotan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa.
Kesembilan, belum tersedianya data yang solid dan terintegrasi mengenai kebutuhan infrastruktur pendukung program vaksinasi di tingkat pusat maupun daerah.
Diketahui, pandemi Covid-19 telah berlangsung selama dua tahun sejak kasus pertama yakni dua warga Depok terkonfirmasi positif Covid-19 usai kontak erat dengan seorang warga negara Jepang.
Sejak saat itu, kasus positif terus bertambah begitu juga dengan kematian dan kesembuhan, total hingga saat ini sudah ada 5.589.176 orang Indonesia yang terinfeksi Covid-19, masih terdapat 539.214 kasus aktif, 4.901.302 orang sembuh, dan 148.660 jiwa meninggal dunia.
Indonesia juga telah melewati tiga gelombang pandemi yakni pada awal masuknya virus, kemudian gelombang kedua pada periode Juni-Agustus 2021 akibat varian Delta, dan kini gelombang ketiga masih berlangsung akibat varian Omicron.
