Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mendukung Presiden Jokowi yang mengingatkan agar istri anggota TNI-Polri tidak sembarang mengundang penceramah, apalagi yang radikal.
Ace menilai langkah tersebut sebagai antisipasi agar nilai-nilai NKRI dan semangat nasionalisme yang ada di anggota maupun keluarga TNI-Polri tidak runtuh karena adanya penetrasi nilai-nilai keagamaan yang justru melemahkan semangat NKRI tersebut.
"Karena kita tahu bahwa masih ada di kalangan penceramah kita menegaskan nasionalisme itu adalah bentuk lain pemerintahan yang tagut tidak sesuai dengan Islam dan lain-lain," kata Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/3/2022).
Menurut Ace, imbauan dari Jokowi harus dianggap sebagai sinyal bahwa semua kalangan harus berhati-hati dalam menghadapi penetrasi ideologis yang kerap menggunakan isu-isu agama.
Baca Juga: Tolak Penundaan Pemilu, PSI Dukung Presiden Jokowi Bisa Bertarung dengan SBY di Pilpres 2024
"Saya kira kita bisa memahami jika memang Presiden Jokowi punya pandangan tersebut karena memang salah satu di antara penetrasi ideologis dari kelompok anti-nasionalisme adalah dengan memasuki nilai-nilai tersebut ke lembaga strategis pemerintahan, salah satunya adalah TNI-Polri," kata Ace.
Jokowi Ingatkan Ibu-ibu TNI
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan kepada para istri prajurit TNI-Polri untuk tidak sembarang mengundang penceramah radikal. Meskipun hanya keluarga, Jokowi mengingatkan kalau kedisiplinannya juga sama dengan para prajurit.
Itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).
"Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," kata Jokowi.
Baca Juga: Politisi PDIP Wanti-Wanti Elite Parpol: Janganlah Menyandarkan Penundaan Pemilu pada Presiden
"Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati," sambungnya.
Semua prajurit kata Jokowi, harus mengikuti arahan atasan apapun itu keputusannya. Bukan hanya dalam skala besar, Jokowi bahkan menyinggung perbincangan prajurit hingga ke level grup WhatsApp.
"Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau dalam disiplin TNI/Polri tidak boleh ditolak," ujarnya.
Karena itu pula, Jokowi meminta ada pembenahan di internal TNI-Polri untuk memperbaiki kedisiplinannya yang tentu akan berbeda dengan masyarakat sipil.
"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi! Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atas, enggak boleh," ujarnya.
"Hati-hati dengan ini, dimulai dari dari yang kecil nanti membesar dan kita ke kedisiplinan TNI dan Polri karena disiplin tentara dan Polri berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan."
