Infografis
Suara.com - Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung berpendapat, wacana penundaan Pemilu 2024 lantaran kekuasaan hingga kini belum mempunyai "calon." Jika sudah punya, lanjut Rocky, mungkin gelaran Pemilu akan dipercepat.
"Ya karena kekuasaan belum punya calon. Kalau sudah ada calon pasti dipercepat kan," kata Rocky saat jeda persidangan kasus terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (2/3/2022) hari ini.
Namun, penundaan Pemilu akan merugikan demokrasi di Indonesia. Sebab, Undang-Undang Dasar menyatakan level pergantian kekuasaan harus dilakukan secara demokratis melalui pemilihan umum.
"Bagi demokrasi sudah rugi karena UUD kita bilang semua level pergantian kekuasaan harus dilakikan secara demokratis artinya melalui pemilihan, bukan perpanjangan atau penundaan," ungkap Rocky.
Baca Juga: Buntut Wacana Penundaan Pemilu 2024, Nama Luhut Binsar Pandjaitan Ikut Terseret
Ketum Parpol Kompak Minta Tunda Pemilu
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
Sementara terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda.
Situasi pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan.
"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
