Ekonomi jadi Dalih Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Said Iqbal: Bohong! Jika Dipaksakan Kami Akan People Power

Rabu, 02 Maret 2022 | 12:52 WIB
Ekonomi jadi Dalih Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Said Iqbal: Bohong! Jika Dipaksakan Kami Akan People Power
Presiden Partai Buruh Said Iqbal tampak melakukan orasinya dari atas mobil komando dalam aksi tersebut. (Suara.com/Bagaskara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Partai Buruh bersama jajaran serikat buruh, hingga petani menyatakan menolak keras terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 atau usulan memperpanjang masa jabatan presiden. Jika hal itu dipaksakan Buruh mengaku siap untuk melakukan people power. 

Presiden Partai Buruh Said Iqbal, mengatakan, usulan penundaan Pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden dengan menggunakan alasan ekonomi itu adalah suatu kebohongan. 

"Partai buruh dan serikat buruh serikat petani dan kelas pekerja lainnya menolak keras kalau ekonomi yang memburuk saat ini kata mereka dijadikan alasan untuk memperpanjang jabatan presiden dan itu adalah bohong," kata Said dalam konferensi pers daring, Rabu (2/3/2022). 

Said menegaskan, pihaknya tak segan-segan akan melakukan people power jika usulan penundaan Pemilu 2024 atau masa perpanjangan presiden dipaksakan. Terlebib dengan alasan ekonomi yang dipakai. 

Baca Juga: Politisi PDIP Beberkan Keterangan Orang Dekat Jokowi soal Perpanjangan Jabatan Presiden: Itu Jebakan

"Kebohongan publik kalau alasan ekonomi kami akan lawan dengan people power kalau dipaksakan," ungkapnya. 

Menurutnya, usulan tersebut dengan alasan ekonomi yang merupakan kebohongan juga selain itu usulan tersebut akan menabrak konstitusi. 

Presiden  KSPI, Said Iqbal saat demo bersama buruh menolak UU Cipta Kerja di DPR, Jakarta, Jumat (14/1/2022). [Suara.com/Bagaskara]
Presiden KSPI, Said Iqbal saat demo bersama buruh menolak UU Cipta Kerja di DPR, Jakarta, Jumat (14/1/2022). [Suara.com/Bagaskara]

Ia mengungkapkan, keadaan inflasi kekinian jauh lebih terkendali dengan angka 3,1 persen. Pertumbuhan ekonomi juga pada 2021 jauh lebih baik disebut mencapai 3,6 persen. 

"Sekarang itu lebih baik, apa alasannya ketua ketua umum itu jangan-jangan enggak baca angka-angka ekonomi asbun asal bunyi membodohi rakyat di dipikir rakyat bodoh dipikir mereka saja partai politik yang bisa mengatur negara gara-gara ini dengan seenak-enaknya," tandasnya. 

Ketum Parpol Kompak Minta Tunda Pemilu

Baca Juga: Terkait Wacana Penundaan Pemilu 2024, Gerinda Menolak, Prabowo Subianto akan Sampaikan Pendapat Resmi

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu. 

Ilustrasi perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.  (Suara.com/Ema Rohimah)
Ilustrasi perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. (Suara.com/Ema Rohimah)

"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022). 

Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku. 

Sementara terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda. 

Situasi pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan. 

"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI