Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengapresiasi Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung yang telah menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) terhadap Nurhayati.
"Penghentian kasus ini sudah diputuskan dengan tepat dan gercep (gerak cepat) setelah melalui gelar perkara oleh Bareskrim Mabes Polri dan dari proses penelusuran perkara oleh Jampidsus Kejaksaan Agung sehingga sampai pada kesimpulan bahwa perkara Nurhayati memang tidak patut dijadikan tersangka," kata Pangeran kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).
Pangeran mengatakan, pengehentian penuntutan terhadap Nurhayati membuktikan bahwa penanganan perkara hukum di Indonesia ternyata masih bisa berjalan on the track dalam prinsip penegakkan asas keadilan hukum.
"Serta ini bukti koordinasi Bareskrim Polri dan Jampidsus sukses mengawal perkara ini sampai pada tahap penghentian penuntutan di pengadilan," kata Pangeran.
Pangeran berujar pada akhirnya Nurhayati yang sempat ditetapkan sebagai tersangka, kini dapat memperoleh kembali haknya sebagai warga negara yang peduli atas tegaknya prinsip good government dan keadilan hukum.
Karena itu, Pangeran mengajak kepada masyarakat agar tidak takut untuk mengungkap dan melaporkan tindakan-tindakan kejahatan, sebagaimana yang dilakukan Nurhayati.
"Jangan takut menjadi whistleblower untuk negara ini lebih baik dan berkeadilan," tandasnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus Nurhayati, terkait korupsi Desa Citemu, Kabupaten Cirebon. Kasus ini dihentikan usai penyidik berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung RI.
"Polri memumutuskan untuk kasus Nurhayati akan dihentikan pada hari ini," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (1/3/2022) malam.
Menurut Dedi, penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara tahap dua Nurhayati ke pihak Kejkasaan. Selanjutnya, Kejaksaan akan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP).
