Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal kembali mengerjakan program normalisasi sungai. Rencananya, ada tujuh lokasi yang menjadi prioritas untuk menjadi target kebijakan ini.
Selama menjabat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih memilih menggencarkan program naturalisasi sungai ketimbang kebijakan normalisasi yang diinisiasi Gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Yusmada Faizal mengatakan tujuh lokasi prioritas pengerjaan normalisasi sungai itu merupakan tempat yang memang rawan banjir ketika musim hujan.
"Ada tujuh kelurahan yang menjadi prioritas ditangani di Ciliwung itu, yaitu Cawang dan Rawajati, kemudian ke depan ada Kebon Baru, Manggarai, Pengadegan, Bidara Cina, serta Kampung Melayu," ujar Yusmada di gedung DPRD DKI, Selasa (1/3/2022).
Baca Juga: Sambut Nyepi, Patung Ogoh-0goh Hiasi Halte CSW ASEAN
Dalam pelaksanaan normalisasi, Pemprov DKI bertugas untuk membebaskan lahan yang berada di bantaran kali. Sementara pengerjaan pembetonan sungai dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR).
Yusmada menyatakan pembebasan lahan di tujuh Kelurahan prioritas itu akan dikerjakan dalam waktu dekat.
"Ini bertahap ya, karena ada kendala soal administrasi. Banyak yang keberatan dan itu butuh waktu, butuh proses," jelasnya.
Selain normalisasi, Yusmada juga menyebut pihaknya masih menggencarkan program gerebek lumpur atau pengerukan sungai yang mendangkal karena sedimentasi. Pihaknya juga masih mengerjakan pembuatan sumur resapan.
Melalui program itu, diharapkan kapasitas sungai dan kali bisa ditingkatkan serta saluran drainase lainnya bisa berjalan lancar.
Baca Juga: Ternyata Bukan Ahok, Ini Sosok Kandidat Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi
"Peningkatan kapasitas sungai, seperti Ciliwung dan Sunter itu tetap Pemprov komit ya dengan melakukan pembebasan lahan secara bertahap," pungkasnya.