Infografis
Saat yang sama, perekonomian Indonesia juga mengalami stagnasi jika tidak disebut kemunduran.
"Pilkada justru dinyatakan salah satu jawaban atas dua hal itu. Memastikan daerah mendapatkan kepala daerah defenitif untuk memastikan pejabat politik daerah, dan sekaligus menggairahkan ekonomi," papar Ray.
Sehingga kata Ray, aneh jika penundaan pemilu karena alasan bencana Covid-19 dan perekonomian. Sebab, pemerintah telah menggelar Pilkada serentak pada tahun 2020 lalu.
"Tentu saja aneh, satu faktor yang sama jadi sebab untuk dua tindakan yang saling tabrakan. Dua alasan di atas lebih tidak tepat secara faktual karena sekalipun misalnya covid masih ada di tahun 2024, besar kemungkinan varian yang berkembang adalah omicron yang dinyatakan tidak terlalu mematikan dibandingkan dengan alhpa. Dan ekonomi kita makin membaik, sebagaimana dinyatakan oleh pemerintah sendiri," ucap Ray.
Selanjutnya alasan kelima yakni pendapat rakyat. Pemilih di Indonesia kata Ray menolak jabatan presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden .
"Pendapat rakyat Indonesia. Mayoritas pemilih di Indonesia menolak ide 3 priode jabatan presiden. Penolakan yang sama dinyatakan oleh pemilih terhadap ide perpanjangan masa jabatan presiden," lanjut Ray.
Namun, Ray menyarankan jika parpol atau warga yang tak siap dengan Pemilu yang 2024 lalu, dapat mundur dari perhelatan Pemilu atau Pilkada 2024. Sebab hal tersebut merupakan hak yang dijamin konstitusi.
"Bagi parpol atau warga yang tidak siap untuk ikut jadwal pemilu/pilkada 2024 tentu dapat mempergunakan hak konstitusional menyatakan tidak akan ikut serta dalam perhelatan pemilu/pilkada 2024. Menyatakan mundur atau tidak mempergunakan hak pilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi," kata Ray.
Sementara jika setuju dengan jadwal Pemilu 2024, Ray mengajak masyarakat untuk membangun dan menjaga demokrasi. Selain itu, juga memastikan pemilu 2024 aman, terbuka, partisipatif dan rasional.
Baca Juga: Jika Usulan Pemilu 2024 Ditunda Ditolak, Cak Imin Pasrah: Ya Terserah Saja, Namanya Saja Usul
"Bagi yang setuju dengan jadwal pemilu/pilkada 2024 mari kita songsong dengan semangat membangun dan menjaga demokrasi dengan mengikuti ketentuan yang ada, menolak politik uang dan politik identitas. Memastikan pemilu/pilkada 2024 aman, menyenangkan, terbuka, partisipatif, cerdas dan rasional," katanya.
