Infografis
Suara.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat menjadikan situasi global seperti perang antara Rusia dan Ukraina sebagai alasan untuk menunda jalannya Pemilu 2024.
Terkait itu, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto berpendapat pernyataan itu sama sekali tidak masuk akal. Menurut dia, tidak ada hubungan antara perang yang sedang berkecamuk di seberang lautan dengan gelaran Pemilu 2024.
"Nah ini malah tidak nyambung, Jaka Sembung naik ojek, 'enggak' nyambung Jek," kata Wijayanto dalam diskusi virtual bertajuk "Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi", Selasa (1/3/2022).
Wijayanto pun menyatakan, alasan paling masuk akal dari wacana penundaan Pemilu 2024 adalah demi kepentingan oligarki. Dia berpendapat, penundaan Pemilu 2024 disebut sebagai upaya memperpanjang kekuasaan.
Baca Juga: Ketum Parpol Koalisi Pemerintah Minta Pemilu 2024 Ditunda, Begini Sikap Prabowo Subianto
Menurutnya wacana itu telah diembuskan sejak 13 Oktober 2019. Hal itu ditandai dengan pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto yang menyepakati adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
"Wacana ini kemasan lain dari upaya presiden tiga periode itu, intinya memperpanjang masa jabatan. Wacananya sudah ada sejak 13 Okotober 2019, ketika itu Surya Paloh bertemu dengan Prabowo," kata Wijayanto.
Wacana itu, kata Wijayanto memang sudah ada sejak lama. Sehingga, pada akhirnya banyak yang sepakat jika ada wacana Presiden tiga periode.
"Wacana penundaan pemilu, adalah upaya memperpanjang masa kekuasaan secara tidak kontstitusional yang itu bentuk yang lebih sofisticatided presiden tiga periode," kata dia.
Lebih lanjut, jika Indonesia memeperpanjang masa kekuasaan atau menunda pemilu, maka tidak bisa disebut lagi sebagai negara demokrasi.
Baca Juga: Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Elit Politik di Sumsel Cenderung Pilih Wait And See
"Kalau sampai Indonesia perpanjang masa presiden menjadi tiga periode atau memperoanjang kekuasan dan penundaan pemilu maka Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai negara demokrasi," tutup Wijayanto.
Pernyataan Ketum PAN
Sebelumnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan setuju dengan usulan Pemilu 2024 diundur atau ditunda. Menariknya, masalah global seperti konflik Rusia dengan Ukraina dijadikan alasan oleh politikus yang akrab disapa Zulhas tersebut.
Zulhas menyampaikan lima alasan yang membuat dirinya setuju jika Pemilu 2024 ditunda. Salah satu alasan perkembangan masalah global.
Ia menilai, masalah global seperti konflik Rusia dengan Ukraina akan berdampak pula pada perkembangan ekonomi di Indonesia. Sehingga Pemilu 2024 akan terganggu.
"Perkembangan terakhir situasi global. Baik ekonomi, juga konflik antara Rusia-Ukraina. Itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian global dan negeri kita," ungkapnya.
