Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menegaskan wacana penundaan Pemilu 2024 melanggar adalah inkonstitusional, lantaran melanggar konstitusi.
Ia mengemukakan, penundaan pemilu melanggar UUD 1945 yang telah menetapkan Pemilu dilakukan lima tahun sekali.
Meski wacana tersebut inkonstitusional, menurut Baidowi penundaan Pemilu bisa terjadi apabila memang ada kesepakatan untuk mengamandemen UUD 1945.
"Itu yang sebelumnya inkonstitusional ataupun tidak inkonstitusional akan menjadi konstitusional akan menjdi sah ketika terjadi amandemen konstitusi," kata Baidowi dalam webinar yang digelar PP Generasi Muda Pembangunan Indonesia, Selasa (1/3/2022).
Meski begitu, Sekretaris Fraksi PPP di DPR ini juga mengemukakan, amandemen bisa saja terjadi. Mengingat dalam dunia politik segala peluang bisa menjadi suatu kemungkinan.
"Dalam poltiik semuanya serba mungkin. Meskipun kami, misalkan sebagai representasi dari fraksi terkecil di DPR di MPR tentu memiliki suara yang tidak signifikan. Tetapi kalau kehendak mayoritas, misalkan menginginkan amandemen terhadap UUD 1945, ya bisa saja. Karena kekuatan politik di DPR dan MPR sudah terkonsolidasi dengan baik," kata Ketua PP GMPI ini.
Namun, ia menegaskan, sampai saat ini, tidak ada wacana ataupun rencana amandemen terhadap konstitusi. Apalagi jika hanya bertujuan menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kalau Fraksi PPP khususnya PP GMPI melihat kalau amandemen konstitusi hanya untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan atau penundaan Pemilu itu kok kayanya terkesan dipaksakan. Kami selalu mengatakan janganlah kita berpolitik melawan logika kewarasan berpikir," katanya.
Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ternyata Usulan Pertama dari Menteri Presiden Jokowi
