Infografis
Suara.com - Istana menegaskan tidak mengetahui mengenai usulan penundaan Pemilu 2024. Karena hal itu bukan kemauan pemerintah. Apalagi jika dituding sistematis.
"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi jangan sampai diseret-seret," kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini di Jakarta, Senin, (28/2) seperti dilansir wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com.
Kendati demikian, pemerintah wajib merespons usulan penundaan Pemilu 2024 yang datang dari berbagai pihak, termasuk aspirasi dari masyarakat. Menyerap aspirasi masyarakat yang meminta Pemilu ditunda sama seperti menyerap aspirasi lain pada umumnya.
"Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Faldo pemerintah saat ini sedang fokus untuk bangkit dari pandemi Covid-19.
"Ini badai yang sangat dirasakan oleh masyarakat segala lapisan. Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," ungkapnya.
Selain pemulihan pascapandemi, lanjutnya, Presiden Jokowi juga sedang mengawal transformasi besar yaitu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.
"Sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan. Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," jelas dia.
Sebelumnya, Rabu (23/2) lalu, Ketua Umum Muhaimin Iskandar mengusulkan agar penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 ditunda.
Muhaimin mengatakan para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi, sehingga masa yang bersamaan dengan waktu transisi kekuasaan tersebut dikhawatirkan menyebabkan ketidakpastian pada sektor ekonomi dan bisnis.
Oleh karena itu, Muhaimin mengusulkan Pemilu 2024 ditunda dalam kurun waktu satu hingga dua tahun dan akan membawa usulan tersebut ke Presiden. Usulan Muhaimin didukung Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
