Pemerintah Tak Mau Dikaitkan Soal Usulan Penundaan Pemilu: Itu dari Partai Politik!

Senin, 28 Februari 2022 | 13:50 WIB
Pemerintah Tak Mau Dikaitkan Soal Usulan Penundaan Pemilu: Itu dari Partai Politik!
Presiden Joko Widodo saat meninjau vaksinasi booster di Kawasan Industri Smart Marunda, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (24/2/2022), (ANTARA/YouTube-Sekretariat Presiden)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Faldo Maldini menanggapi soal usulan penundaan Pemilu 2024 yang ramai diperbincangkan.

Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, pemerintah tak tahu mengenai usulan tersebut.

Pemerintah meminta untuk tak diseret-seret mengenai hal tersebut.

Faldo Maldini menegaskan, Istana tidak ada hubungannya dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.

Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu: Kasihan Pak Jokowi, Sudah Pernah Menyatakan Menolak Tiga Periode

Di samping itu, Faldo menilai bahwa deklarasi wacana itu hanya aspirasi dari partai politik.

"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut," ujar Faldo, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Senin (28/2/2022).

Meski demikian, Faldo mengatakan, aspirasi dari parpol tersebut tentu ditampung.

"Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," jelasnya.

Faldo mengatakan, saat ini pemerintah tengah fokus menghadapi pandemi covid-19.

Baca Juga: Politisi PDIP Nilai Usulan Penundaan Pemilu Seperti untuk Menjerumuskan Jokowi

Pemerintah sedang fokus agar bisa bangkit dan memulihkan ekonomi dari covid-19.

"Pemerintah fokus memulihkan kesehatan dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," bebernya.

Selain itu, Faldo menjelaskan, Presiden Jokowi sedang total mengawal transformasi besar di IKN.

Ia menegaskan, pihak Istana tidak memiliki waktu untuk urusan penundaan pemilu atau tiga periode.

"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ungkapnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI