Infografis
Suara.com - Para elite politik diingatkan untuk tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini terkait wacana penundaan pemilu presiden 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
LaNyalla mengingatkan elit politik untuk "ugal-ugalan."
“Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar Konstitusi atau mencari celah untuk mengakali Konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka Negarawan,” katanya.
Baca Juga: Semua Legacy yang Dibuat Jokowi Bisa Sirna Jika Tak Lakukan Hal Ini
LaNyalla mengingatkan wacana yang didalilkan karena Indonesia masih dalam situasi pandemi dan kesulitan anggaran itu sejauh belum direspons oleh masyarakat lapis bawah, tetapi bukan berarti rakyat, sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara, akan setuju.
“Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elit politik bisa ditawur oleh rakyat,” kata LaNyalla.
LaNyalla menyebutkan satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui pemilu yang diselenggarakan tiap lima tahun karena sistem hasil amandemen hanya memberi ruang itu.
“Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu sekarang cari akal untuk menunda Pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas. Dan Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas,” kata LaNyalla seraya mengingatkan bahwa dasar negara ini adalah Ketuhanan.
LaNyalla mengingatkan bahwa rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti. Mereka, kata dia, sangat punya kearifan berpikir. Bahkan dengan logikanya, rakyat mengatakan, kalau tidak punya anggaran, kenapa yang ditunda bukan pembangunan IKN?
LaNyalla mengingatkan bahwa sistem demokrasi Pancasila yang asli, sebelum dilakukan Amandemen, adalah yang paling cocok untuk Indonesia, dimana di dalam MPR sebagai lembaga tertinggi terdapat representasi partai politik, TNI-Polri, utusan daerah dan utusan golongan, untuk sama-sama merumuskan Haluan Negara dan memilih Mandataris MPR untuk menjalankan.
Sebaiknya partai perkuat dukungan terhadap Konstitusi
Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie menyarankan kepada pemerintah saat ini berpikir bagaimana pemilu 2024 sukses digelar sesuai kesepakatan bersama dengan DPR.
"Tak usah lagi membuat publik gamang atau mengungkit perpajangan jabatan presiden, saatnya kita tetap perkuat demokrasi dan mempertajam reformasi. Kita tak akan maju jika hanya terputar-putar dipenundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden."
Menurut Jerry, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu mesti tetap konsisten dan tegak lurus pada amandemen UUD 1945 dan Konstitusi.
Menurut Jerry, penolakan PDI Perjuangan terhadap wacana penundaan pemilu akan diikuti Gerindra dan PPP. Jika itu terjadi, opsi perpanjangan jabatan presiden tak akan terwujud, hanya mentok di isu belaka.
"Saatnya sekarang parpol memikirkan nasib bangsa ke depan, tinggalkan ego masing-masing berkompetisilah dengan santun. Jadi saya sarankan pimpinan-pimpinan parpol harus perkuat konstitusi bangsa jangan dirusak atau diutak-atik. Bedakan mana kepentingan rakyat dan mana kepentingan pribadi dan kelompok."
