Infografis
Suara.com - Wacana penundaan pemilu presiden 2024 memang muncul dari elit menteri dan ketua umum partai, tapi karena wacana itu terkait keberadaan Joko Widodo sebagai Presiden saat ini, maka sebaiknya dia secara tegas menolak dan menginstruksikan KPU tetap menjalankan tahapan, kata Direktur Sinergi Data Indonesia Barkah Pattimahu, hari ini.
Menurut Barkah, hal itu untuk menghindari adanya praduga bahwa Presiden Jokowi ikut dalam skenario penundaan pemilu.
Presiden Jokowi, kata Barkah, harus menjaga kehormatannya, Presiden jangan sampai dinilai tidak taat terhadap konstitusi karena ada hasrat untuk terus berkuasa.
"Semua legacy yang dibuat Jokowi akan sirna karena dinilai tidak pro reformasi, merusak tatanan demokrasi berdasarkan konstitusi yang jadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Barkah.
Baca Juga: Pemerintah Tak Ingin Diseret dalam Isu Penundaan Pemilu 2024
Alasan ekonomi yang dikemukakan elit partai dan menteri dinilai Barkah tidak tepat, bahkan sebaliknya akan menurunkan kepercayaan pasar.
"Kita sendiri punya pengalaman berhasil melaksanakan pemilukada dikala Covid masih berada pada level yang tinggi dan ekonomi kita terkontraksi," katanya.
"Sekali lagi Presiden harus terus menjaga momentum kepercayaan publik dengan tegas menolak wacana elit tentang penundaan pemilu presiden."
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan pemerintah tidak mengetahui rencana usulan penundaan pelaksanaan pemilu 2024. Pemerintah tidak ingin terseret dalam kepentingan itu.
"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut," kata Faldo.
Baca Juga: Sikap Menolak Usulan Penundaan Pemilu 2024 Disebut Bakal Menguntungkan PDIP
Ditegaskan, pemerintah tidak ada kaitan dengan wacana untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," kata Faldo.
Tapi pemerintah akan tetap menampung aspirasi yang muncul dari partai politik.
"Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," ujarnya.
Faldo menekankan pada saat ini pemerintah sedang fokus untuk memulihkan perekonomian yang melemah akibat hantaman pandemi Covid-19.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga sedang fokus mengawal transformasi besar, salah satunya pembangunan ibu kota negara Nusantara.
