Infografis
Suara.com - Sekjen Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta elite politik yang berada di lingkaran legislatif lebih membahas isu substansial dan dirasakan rakyat ketimbang berbicara penundaan pemilu.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Mahfuz menilai bahwa elite politik di legislatif bisa mengurusi kenaikan harga komoditas pangan yang terjadi sejak akhir 2021 hingga awal 2022 alih-alih mewacanakan penundaan pemilu.
"Tidak usah berpikir penundaan Pemilu, selesaikan saja kasus minyak goreng atau selesaikan kasus tahu dan tempe," kata Mahfuz melalui keterangan persnya, Minggu (27/2/2022).
Mantan anggota DPR RI itu menyebut publik harus diberikan mitigasi mengenai cara mengatasi tekanan ekonomi saat ini. Bukan sebaliknya, diberikan pikiran tidak logis yang bisa memicu krisis sosial dan politik seperti wacana penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Ramai Isu Pemilu Ditunda, PDIP: Urusan Rakyat Jauh Lebih Penting
"Saat ini begitu banyak kepentingan global yang bermain, begitu kita ada krisis sosial dan krisis politik, kekuatan global akan masuk ke Indonesia untuk memainkan situasi," tutur Mahfuz.
Sebelumnya, beberapa elite parpol mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
Isu tersebut berawal dari ucapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin. Dia memakai sisi ekonomi sebagai alasan sehingga menunda Pemilu 2024.
Sedianya, pesta demokrasi bisa ditunda hingga dua tahun ke depan.
Isu itu kemudian disambut positif Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui berbagai pertimbangan, parpol yang terbentuk pada 1998 itu menyetujui usul menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Tak Terima Penundaan Pemilu Disebut Atas Dasar Suara Rakyat, AHY: Rakyat yang Mana?
"Kami memutuskan setuju pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2
