Infografis
Suara.com - Mantan Stafsus Menteri ESDM Said Didu dengan tegas menolak pernyataan Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf yang sepertinya mendukung wacana penundaan pemilu 2024.
Diketahui, Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf angkat bicara mengenai polemik usulan penundaan pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, menurut dia, perlu dilakukan adanya dialog secara bersama-sama untuk membahas mengenai usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut.
Mengingat, pria yang akrab disapa Gus Yahya itu mengatakan, ada beragam persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Juga: Sikap Menolak Usulan Penundaan Pemilu 2024 Disebut Bakal Menguntungkan PDIP
"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal, mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," kata Gus Yahya di Pondok Pesantren Darussalam Pinagar, Pasaman Barat, Sumatera Barat, dikutipTerkini.id pada Senin, 28 Februari 2022.
Merasa pernyataan tersebut tidak tepat, Said Didu kemudian tegas mengatakan bahwa demokrasi itu berdasarkan pada konstitusi, bukan berdasarkan masuk akal atau tidak.
"Demokrasi itu berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan akal," ujar Said Didu melalui akun Twitternya.
Jika demokrasi didasarkan pada akal, kata Didu, maka yang terjadi adalah perebutan kekuasaan sebab akal tiap orang berbeda-beda.
"Kalau berdasarkan akal maka akan terjadi perebutan kekuasaan sesuai akal masing-masing," tegas Said Didu.
Baca Juga: Pakar Hukum: Penundaan Pemilu adalah Pembangkangan terhadap Konstitusi
Dengan adanya dukungan Ketua PBNU untuk penundaan Pemilu 2024, tutur Didu, mengindikasikan kekuatan oligarki sudah semakin kuat untuk menjalankan agendanya.
"Sepertinya perpanjangan masa jabatan akan terjadi sebagai agenda oligarki. Gejala terlihat bagaimana makan bubur panas, mulai dari pinggir," jelasnya.
