Infografis
Sementara Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai aagasan untuk menunda pemilu bisa memunculkan kegaduhan yang tidak penting.
Herzaky mengingatkan pelaksanaan pemilu sudah diatur konstitusi yaitu tiap lima tahun sekali.
Pemerintah, DPR, dan KPU juga sudah menyetujui pemilu legislatif diselenggarakan pada 27 November 2024 dan pemilu presiden pada 14 Februari 2024.
"Jangan kemudian malah membuat gaduh dengan usul-usul yang tidak perlu, apalagi melanggar Konstitusi. Usulan menunda pemilu satu dua tahun ini kan membuat gaduh saja. Jadi ramai. Lalu, energi kita kembali habis buat perdebatan tidak perlu. Bukan fokus ke pemulihan ekonomi," kata Herzaky, Kamis (24/2/2022).
Terhadap alasan Muhaimin bahawa usulan menunda pemilu muncul setelah dia menerima aspirasi dari para pelaku usaha dan analis ekonomi, dipertanyakan kembali oleh Herzaky, "apakah benar ini usulan pengusaha?"
"Bulan lalu, ketika ditanya ke elemen pengusaha, tidak ada yang mengaku punya usulan itu. Ataukah, ada elemen pemerintah yang ingin sekali dapat perpanjangan masa jabatan?"
Menurut Herzaky usulan menunda pelaksanaan pemilu selalu diberi alasan demi pemulihan ekonomi.
"Selalu dengan alasan pemulihan ekonomi. Selalu mencoba test the water terus."
"Bulan lalu menteri. Bulan ini salah satu ketum parpol pendukung pemerintah. Apakah ini memang aspirasi apa adanya atau pesanan oligarki? Seakan-akan terorkestrasi?"
Baca Juga: Tak Setuju Pemilu 2024 Ditunda, Pakar Hukum Tata Negara: Pelanggaran Konstitusi yang Telanjang
Presiden Joko Widodo diyakini akan menolak usulan yang disebut Herzaky berbahaya seperti itu.
