Infografis
Suara.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan pemerintah tidak mengetahui rencana usulan pelaksanaan pemilu 2024 ditunda. Pemerintah tidak ingin terseret dalam kepentingan itu.
"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut," kata Faldo, Senin (28/2/2022).
Ditegaskan, pemerintah tidak ada kaitan wacana untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," kata Faldo.
Baca Juga: Tak Setuju Pemilu 2024 Ditunda, Pakar Hukum Tata Negara: Pelanggaran Konstitusi yang Telanjang
Tapi pemerintah akan tetap menampung aspirasi yang muncul dari partai politik.
"Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," ujarnya.
Faldo menekankan pada saat ini pemerintah sedang fokus untuk memulihkan perekonomian yang melemah akibat hantaman pandemi Covid-19.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga sedang fokus mengawal transformasi besar, salah satunya pembangunan ibu kota negara Nusantara.
Gagasan untuk menunda pemilu 2024 kembali mengemuka setelah disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Baca Juga: Usulan Pemilu 2024 Ditunda Disebut Demi Jegal Anies Baswedan
Muhaimin dalam salah satu acara mengatakan berencana untuk mengusulkan pelaksanaan pemilu 2024 ditunda satu tahun atau dua tahun dengan alasan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang.
Muhaimin mengatakan usulan itu muncul setelah dia menerima aspirasi dari para pelaku usaha dan analis ekonomi, baru-baru ini.
Para pelaku usaha dan analis ekonomi memperkirakan pada 2022-2023, akan terjadi tren perbaikan ekonomi setelah dua tahun dihantam pandemi Covid-19.
Muhaimin mengatakan momentum perbaikan itu tidak boleh terhenti.
"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," kata dia.
Muhaimin menambahkan selama kunjungan ke daerah, dia mengaku banyak menerima masukan bahwa menyatakan pandemi telah membuat stagnansi ekonomi, sosial, politik hingga pendidikan.
"UMKM mengalami masa sulit tetapi saya bilang tidak hanya ekonomi, sosial pendidikan juga mengalami staganansi dua tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat politis ke depan ini momentum ini tidak boleh diabaikan, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan," katanya.
Menurut Muhaimin penyelenggaraan pemilu selama ini selalu memunculkan stagnasi, yakni pembekuan agresifitas ekonomi, uncertainly economy, dan eksploitasi ancaman konflik.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendukung ide menunda pemilu 2024.
"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulkifli.
"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," kata Airlangga.
Sementara Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai aagasan untuk menunda pemilu bisa memunculkan kegaduhan yang tidak penting.
Herzaky mengingatkan pelaksanaan pemilu sudah diatur konstitusi yaitu tiap lima tahun sekali.
Pemerintah, DPR, dan KPU juga sudah menyetujui pemilu legislatif diselenggarakan pada 27 November 2024 dan pemilu presiden pada 14 Februari 2024.
"Jangan kemudian malah membuat gaduh dengan usul-usul yang tidak perlu, apalagi melanggar Konstitusi. Usulan menunda pemilu satu dua tahun ini kan membuat gaduh saja. Jadi ramai. Lalu, energi kita kembali habis buat perdebatan tidak perlu. Bukan fokus ke pemulihan ekonomi," kata Herzaky, Kamis (24/2/2022).
Terhadap alasan Muhaimin bahawa usulan menunda pemilu muncul setelah dia menerima aspirasi dari para pelaku usaha dan analis ekonomi, dipertanyakan kembali oleh Herzaky, "apakah benar ini usulan pengusaha?"
"Bulan lalu, ketika ditanya ke elemen pengusaha, tidak ada yang mengaku punya usulan itu. Ataukah, ada elemen pemerintah yang ingin sekali dapat perpanjangan masa jabatan?"
Menurut Herzaky usulan menunda pelaksanaan pemilu selalu diberi alasan demi pemulihan ekonomi.
"Selalu dengan alasan pemulihan ekonomi. Selalu mencoba test the water terus."
"Bulan lalu menteri. Bulan ini salah satu ketum parpol pendukung pemerintah. Apakah ini memang aspirasi apa adanya atau pesanan oligarki? Seakan-akan terorkestrasi?"
Presiden Joko Widodo diyakini akan menolak usulan yang disebut Herzaky berbahaya seperti itu.
Herzaky menyarankan kepada tim kabinet pemerintahan untuk mundur jika mereka merasa sudah tidak sanggup mengelola ekonomi.
"Kami yakin Presiden Joko Widodo ingin turun panggung di 2024 dengan warisan ekonomi yang semakin membaik dan demokrasi serta konstitusi yang terjaga dengan baik. Bukan ingin dikenang sebagai pemerintahan yang berlaku seenaknya, untuk kepentingan sendiri dan oligarki dan meninggalkan demokrasi dan konstitusi yang cacat. Apalagi pakai menunda pemilu, yang merenggut hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih di tahun 2024."
"Jadi, kita tunggu Presiden Joko Widodo tegas menolak usulan-usulan berbahaya seperti ini."
Tidak memiliki landasan hukum kuat
Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usulan memundurkan pemilu 2024 tidak memiliki landasan hukum yang kuat.
Usulan itu juga dinilai melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik, yakni syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.
"Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya," kata Hasto, Kamis (24/2/2022).
Hasto mengingatkan konstitusi mengamanatkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
"Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan pemilu," kata dia.
Hasto menambahkan Presiden Jokowi juga sudah berulang kali menegaskan penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.
"Periodisasi pemilu 5 tahunan membentuk kultur demokrasi. Kuktur berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik. Jadi daripada berpikir menunda pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan pemilu," kata dia.
