Infografis
Suara.com - Sejumlah partai politik yang masuk ke dalam lingkaran koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan sinyal dukungan perpanjangan masa jabatan presiden. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai, partai-partai yang mendukung usulan itu sudah terasa nyaman atas pembagian kekuasaan selama pemerintahan Jokowi berlangsung.
"Dari pernyataan ketua-ketua partai baik Golkar, PAN, PKB dalam menyampaikan upaya-upaya perpanjangan masa jabatan ini adalah terlalu nyaman di dalam lingkaran kekuasaan bagi partai-partai ini," kata Feri dalam diskusi bertajuk Tolak Penundaan Pemilu 2024 secara daring, Sabtu (26/2/2022).
Sehingga deretan partai yang mendukung usulan tersebut lebih memilih Jokowi melanjutkan kepemimpinannya ketimbang harus menyesuaikan diri lagi pada pemimpin selanjutnya.
"Karena sudah ternikmati kekuasaan yang akan segera berakhir ini, jadi mungkin pembagian kekuasaannya, rempah-rempahnya sudah ternikmati," ujarnya.
"Jangan kemudian terjadi peralihan yang akan merugikan partai pendukung pemerintah," sambungnya.
Feri melihat situasi itu justru yang akan merusak keberlangsungan demokrasi termasuk memberikan imbas negatif bagi partai-partai lain terutama yang di luar lingkaran koalisi pemerintahan.
Padahal menurutnya, partai-partai non koalisi juga memiliki hak untuk memperjuangkan aspirasi para kader maupun pemilih dalam kancah pemilu berikutnya.
Selain itu, masyarakat juga bisa menelan kerugian apabila perpanjangan masa jabatan presiden diwujudkan. Sebab sudah jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara menjamin setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintah.
"Nah ini terhambat, sudah ada tiga pasal UUD yang kemudian diabaikan jika kemudian masa jabatan ini tetap dilakukan perpanjangan," tuturnya.
Baca Juga: Resmikan Pasar Rakyat Cisarua Puncak Bogor, Ridwan Kamil Siap Maju di Pilpres 2024
Sebelumnya Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu Serentak 2024. Cak Imin mengatakan bahwa idenya itu disampaikan karena tidak ingin ada yang mengganggu pertumbuhan ekonomi saat ini, termasuk penyelenggaraan pemilu.
