Cek Fakta
Suara.com - Sejumlah partai politik yang masuk ke dalam lingkaran koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan sinyal dukungan perpanjangan masa jabatan presiden. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai, partai-partai yang mendukung usulan itu sudah terasa nyaman atas pembagian kekuasaan selama pemerintahan Jokowi berlangsung.
"Dari pernyataan ketua-ketua partai baik Golkar, PAN, PKB dalam menyampaikan upaya-upaya perpanjangan masa jabatan ini adalah terlalu nyaman di dalam lingkaran kekuasaan bagi partai-partai ini," kata Feri dalam diskusi bertajuk Tolak Penundaan Pemilu 2024 secara daring, Sabtu (26/2/2022).
Sehingga deretan partai yang mendukung usulan tersebut lebih memilih Jokowi melanjutkan kepemimpinannya ketimbang harus menyesuaikan diri lagi pada pemimpin selanjutnya.
"Karena sudah ternikmati kekuasaan yang akan segera berakhir ini, jadi mungkin pembagian kekuasaannya, rempah-rempahnya sudah ternikmati," ujarnya.
Baca Juga: Resmikan Pasar Rakyat Cisarua Puncak Bogor, Ridwan Kamil Siap Maju di Pilpres 2024
"Jangan kemudian terjadi peralihan yang akan merugikan partai pendukung pemerintah," sambungnya.
Feri melihat situasi itu justru yang akan merusak keberlangsungan demokrasi termasuk memberikan imbas negatif bagi partai-partai lain terutama yang di luar lingkaran koalisi pemerintahan.
Padahal menurutnya, partai-partai non koalisi juga memiliki hak untuk memperjuangkan aspirasi para kader maupun pemilih dalam kancah pemilu berikutnya.
Selain itu, masyarakat juga bisa menelan kerugian apabila perpanjangan masa jabatan presiden diwujudkan. Sebab sudah jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara menjamin setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintah.
"Nah ini terhambat, sudah ada tiga pasal UUD yang kemudian diabaikan jika kemudian masa jabatan ini tetap dilakukan perpanjangan," tuturnya.
Sebelumnya Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu Serentak 2024. Cak Imin mengatakan bahwa idenya itu disampaikan karena tidak ingin ada yang mengganggu pertumbuhan ekonomi saat ini, termasuk penyelenggaraan pemilu.
"Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai," kata Cak Imin.
Selain Cak Imin, sejumlah parpol lain juga sudah menyatakan setuju pemilu ditunda. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memastikan partainya akan setuju apabila jadwal Pemilihan Umum 2024 diundur.
"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulkifli.
Begitu pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga memberikan sinyal kuat persetujuan usulan penundaan pemilu. "Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain. Dan bagi kami partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2).
