Infografis
Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyinggung tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasil survei itu dianggapnya bertentangan dengan akal sehat.
Sebab, kata dia, melihat kenyataan di mana masyarakat dibuat pusing dengan masalah sembako, seperti kelangkaan minyak goreng hingga mogoknya tahu tempe akibat harga kedelai tinggi.
Persoalan minyak goreng dan tahu tempe belum selesai, namun sudah ditambah dengan ancaman pedagang daging sapi yang bakal mogok akibat lonjakan harga yang tidak masuk akal.
Kamhar lantas bingung ketika ditengah carut-marut kenaikan harga sembako dan tak terkendalinya ketersediaannya, malah diumumkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mencapai puncaknya sepanjang kepemimpinan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Mardani PKS: Rezim Otoriter Muncul karena Waktu Berkuasa yang Lama
"Semakin aneh bin ajaib apa yang menjadi pangkal persoalan penyebab keterpurukan dalam 2 tahun terakhir akibat pandemi Covid-19 justru sedang menunjukkan lonjakan gelombang ketiga varian Omicron. Sungguh bertentangan dengan akal sehat," kata Kamhar melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (26/2/2022).
Kamhar juga tidak habis pikir ketika masalah sembako tersebut belum juga selesai, muncul dua ketua umum parpol koalisi mengatasnamakan aspirasi masyarakat menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Wacana yang terus berulang ini oleh lingkar dalam kekuasaan mulai dari Qodari, Bahlil, Cak Imin hingga Airlangga Hartarto semakin menguatkan dugaan bahwa semuanya by design dan ini adalah keinginan sejati Jokowi," ungkapnya.
"Mereka hanyalah corong-corong untuk testing the water dan memuluskan agenda ini," sambungnya.
Melihat situasi tersebut, Kamhar meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu melakukan kontrol atas kekuasaan dan melawan niat jahat yang bertentangan dengan agenda reformasi dan demokrasi.
Baca Juga: Nasdem Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Kehancuran Demokrasi
Menurutnya, Jokowi mesti menyadari kalau kekuasaan tersebut sangat menggoda. Namun, ia menilai Jokowi mesti membuktikan sikapnya yang pro demokrasi dan reformasi.
"Buktikan bahwa Anda taat azas dan mampu menahan diri dari jebakan syahwat kekuasaan. Jangan jadi Malin Kundang reformasi yang bisa membuat Anda terkena kutukan dari rakyat," ujarnya.
