Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi secara tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, wacana tersebut dinilai akan merusak demokrasi Indonesia.
Teuku Taufiqulhadi mengaku tak menyangka seorang tokoh politik mengusulkan hal tersebut.
"Kita tidak mampu membayangkan hanya karena ingin memperpanjangan setahun atau dua tahun masa kepresidenan, lantas konstitusi mau diobrak-abrik," kata Taufiq, dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Sabtu (26/2/2022).
Baca Juga: Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Pengamat Duga Demi Pertahankan Trah Jokowi
Taufiq mengatakan bahwa usulan yang dilontarkan oleh Cak Imin hanyalah hal yang tidak bertanggung jawab.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah telah sepakat bahwa pemilu digelar pada 14 Februari 2024.
"Usul perpanjangan masa ke presiden ini dengan cara membongkar UUD, sungguh tidak mempertimbangkan kehancuran lebih jauh dari rencana-rencana perbaikan demokrasi bangsa," jelasnya.
Sebelumnya, Cak Imin memberikan usulan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 setahun atau dua tahun.
Ia mengungkapkan, hal tersebut untuk menjaga stabilitas ekonomi di masa pemulihan pasca pandemi covid-19.
Baca Juga: Sekelompok Pemuda Milenial NTB Deklarasikan Jokowi 3 Periode, Mengaku Tak Takut Dibully
Selanjutnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengaku setuju apabila Pemilu 2024 ditunda.
Dia mengatakan, partainya menilai kondisi masyarakat saat ini masih butuh pemulihan utamanya dalam bidang ekonomi.
"PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan elemen bangsa lainnya," bebernya.
Zul juga mengatakan bahwa saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 73 persen.
Hal tersebut menurutnya menjadikan Jokowi pantas untuk tetap memimpin sebagai presiden.
