Infografis
Suara.com - Pernyataan sejumlah petinggi partai politik yang meminta agar pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) ditunda bakal berujung adanya residu pada Pilpres 2019 yang memunculkan polarisasi begitu mendalam.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dari kanal YouTube Titi Anggraini dengan judul video 'Menunda Pemilu Demi Ekonomi?'
Titi mengemukakan, kondisi tersebut tentunya sangat merugikan bagi kualitas demokrasi Indonesia serta kehidupan bernegara. Lantaran itu, ia meminta komitmen dari para politisi untuk tetap menyelenggarakan Pemilu 2024, bukan justru sebaliknya. Apalagi sebelumnya jadwal Pemilu juga telah ditetapkan pada 14 Februari 2024.
"Mestinya pihak-pihak berkomitmen menjaga agar Pemilu bisa terselenggara sesuai dengan keputusan yang diambil. Tapi ternyata, masih ada godaan-godaannya," ujarnya pada Jumat (25/2/2022).
Aktivis dan pengamat Pemilu ini sebelumnya menyoroti perilaku para politisi yang mewacanakan kembali penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan menjadi tiga periode.
Titi mengatakan, dengan kesepakatan yang dibuat terkait tanggal pencoblosan antara pemerintah, KPU dan DPR itu, semua pihak dapat menahan diri. Menahan tidak membuat kembali pernyataan presiden tiga periode.
"Semua pihak harusnya menghentikan narasi presiden tiga periode ataupun penundaan pemilu," katanya.
Titi mengatakan, wacana tersebut kontraproduktif dengan berbagai persiapan pemilu yang selama ini sudah dilakukan. Selain itu, wacana tunda Pemilu demi penambahan jabatan presiden mencoreng demokrasi Indonesia di dunia.
"Selain kontraproduktif dengan berbagai persiapan Pemilu yang sudah dilakukan juga dapat memberikan citra buruk kinerja demokrasi Indonesia di mata internasional. Selain juga bisa memperburuk polarisasi disintegratif di tengah masyarakat yang sudah mengalami kemerosotan civic culture akibat pilpres 2019," tutur Titi.
Baca Juga: Demokrasi Indonesia Tercoreng Gegara Ulah Politikus Minta Tunda Pemilu dan Tambah Jabatan Jokowi
Sebelumnya, Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago meminta politisi terutama partai politik yang tergabung dalam koalisi di lingkar Presiden Jokowi untuk lebih sopan dan tertib dalam bernegara. Jangan merusak bahkan menghancurkan demokrasi Indonesia hanya demi melanggengkan kekuasaan Jokowi.
