Infografis
Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla atau JK sempat mengeluh atas lambannya birokrasi perizinan PLN saat membangun PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90MW di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Di mana negosiasi perizinannya menelan waktu yang cukup lama, maka pembangunan PLTA itu menghabiskan waktu hingga 12 tahun.
"Tapi dengan pak Dirut PLN untuk proyek ini negoisasi 5 tahun, mengerjakan 7 tahun baru selesai 12 tahun," kata Jusuf Kalla dalam pidatonya pada Peresmian PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW, Kabupaten Poso, Jumat (25/2/2022).
Pembangunan PLTA Kerinci Merangin Hidro juga disebut JK harus menempuh negosiasi perizinan selama lima tahun. Akan tetapi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat itu mengambil keputusan sehingga negosiasi bisa dipangkas menjadi satu tahun saja.
Baca Juga: Dengar Curhatan Jusuf Kalla, Jokowi Sentil Dirut PLN, Minta Birokrasi Diperbaiki
Melihat lambannya birokrasi tersebut, JK mengungkapkan banyak yang ingin membangun PLTA mini, namun tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau misalkan birokasinya diperbaiki, maka akan banyak PLTA mini yang bisa dibangun dengan cepat dan membantu pasokan listrik di Indonesia.
"Begitu banyak orang yang mau bangun PLTA mini tapi tak bisa maju karena birokrasi bukan teknis," katanya.
Di sisi lain, JK mengungkapkan kalau kebutuhan listrik di Indonesia akan terus meningkat. Untuk kebutuhan rumah tangga saja kini membutuhkan delapan persen, pertumbuhan ekonomi lima persen, dan populasi di Indonesia terus meningkat 1,5 persen.
"Apabila program bapak (Jokowi) mobil listrik maka dibutuhkan lagi 2 persen kalau ada 1-2 juta mobil tiap malah dicolok butuh 2 persen tambahan lagi, kebutuhan listrik akan terus naik jadi dibutuhkan pembangunan terus menerus," imbuh Kalla.
