Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali meninjau proses vaksin ketiga atau booster di sejumlah kawasan industri di Indonesia secara virtual, Kamis (24/2/2022).
Dalam kesempatan ini Kepala Negara menyatakan kalau para pekerja di kawasan industri mendapatkan prioritas vaksin booster supaya produksi tetap berjalan tanpa khawatir akan penyebaran Covid-19.
Langsung dari Kawasan Industri Smart Marunda, Bekasi, Jokowi berdialog dengan sejumlah perwakilan industri di Tanah Air. Seperti perwakilan dari PT Jababeka Tbk yang yang melaporkan kalau pihaknya sudah melakukan vaksin booster kepada 1.500 karyawan dan dilanjutkan dengan 1.000 vaksin booster untuk karyawan lainnya.
Menanggapi itu, Jokowi menyampaikan bahwa yang terpenting produksi industri tidak terganggu dengan adanya penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Sebut-Sebut Nama Jokowi, Giring Putuskan Mundur dari Pencalonan Presiden RI
"Yang paling penting kawasan industri produksinya jangan terganggu. Oleh sebab itu kita memberikan prioritas kepada sektor produksi agar bisa diutamakan, bisa diprioritaskan untuk mendapat vaksin booster sehingga jalannya produksi akan lancar dan tidak terganggu," kata Jokowi sebagaimana dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.
Lanjut ke perwakilan kawasan industri di Medan yang memperoleh 6.000 vaksin AstraZeneca dari Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di hari ini, mereka memberikan sekitar 400 vaksin booster untuk karyawan yang dilakukan secara bertahap.
Selain itu, perwakilan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk juga melaporkan kalau pihaknya memiliki target untuk memberikan vaksin booster kepada 1.000 karyawan. Sebelumnya mereka sudah memberikan 3.500 vaksin booster untuk para pekerja.
Jokowi meminta agar dosis vaksin yang tersedia untuk segera dihabiskan. Ia mau kalau kawasan industri tidak terganggu dalam segi produksinya.
"Kita ingin sektor produksi kawasan industri semuanya tidak terganggu karena Covid-19. Semuanya harus jalan terus, ekspor jalan terus sehingga seluruh ekonomi kita bisa berjalan dengan baik," pinta Jokowi.
Baca Juga: Dirut Ali Ghufron Bantah Cari Untung dari Syarat Wajib BPJS Kesehatan untuk Akses Layanan Publik
