Infografis
Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai adanya usulan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun hanya bikin gaduh saja. Ia meyakini Presiden Joko Widodo sendiri ingin menyudahi masa jabatannya pada 2024 nanti.
Herzaky mengatakan, pemilu sudah diatur oleh konstitusi yakni diselenggarakan lima tahun sekali. Pemerintah, DPR dan KPU sudah sepakat Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024.
"Jangan kemudian malah membuat gaduh dengan usul-usul yang tidak perlu, apalagi melanggar Konstitusi. Usulan menunda pemilu satu dua tahun ini kan membuat gaduh saja. Jadi ramai. Lalu, energi kita kembali habis buat perdebatan tidak perlu. Bukan fokus ke pemulihan ekonomi," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (24/2/2022).
Herzaky kemudian mempertanyakan pemerintah dan pendukung. Ia mempertanyakan mengapa isu perpanjangan pemerintah selalu muncul setiap tiga bulan sekali.
Baca Juga: Usul Pemilu 2024 Ditunda, Cak Imin Diduga Siapkan Skenario Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi
"Selalu dengan alasan pemulihan ekonomi. Selalu mencoba test the water terus. Pertanyaannya, apakah benar ini usulan pengusaha? Bulan lalu, ketika ditanya ke elemen pengusaha, tidak ada yang mengaku punya usulan itu. Ataukah, ada elemen pemerintah yang ingin sekali dapat perpanjangan masa jabatan?," tuturnya.
"Bulan lalu menteri. Bulan ini salah satu Ketum parpol pendukung pemerintah. Apakah ini memang aspirasi apa adanya, atau pesanan oligarki? Seakan-akan terorkestrasi?," sambungnya.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, jika ada tim di kabinet pemerintahan tidak bisa sanggup mengelola ekonomi negeri ini, sebaiknya mundur saja. Lebih baik, kata dia, pemerintah dan para pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Bukan malah membuat gaduh tiap bulan.
"Kami yakin Presiden Joko Widodo ingin turun panggung di 2024 dengan warisan ekonomi yang semakin membaik dan demokrasi serta Konstitusi yang terjaga dengan baik. Bukan ingin dikenang sebagai pemerintahan yang berlaku seenaknya, untuk kepentingan sendiri dan oligarki, dan meninggalkan demokrasi dan Konstitusi yang cacat. Apalagi pakai menunda pemilu, yang merenggut hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih di tahun 2024. Jadi, kita tunggu Presiden Joko Widodo tegas menolak usulan-usulan berbahaya seperti ini," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
Baca Juga: Demokrat Masuk Tiga Besar, AHY Dinilai Sudah Pantas Disahkan Jadi Capres 2024
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi Freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi," tuturnya.
Cak Imin menjelaskan, para pelaku bisnis juga sudah menyampaikan masukan bahwa 2022-2023 akan ada tren dan momentum perbaikan ekonomi yang luar biasa.
Selain itu dirinya juga banyak menerima masukan dari berbagai macam kunjunhan daerah. Banyak yang menyatakan pandemi telah membuat stagnansi 2 tahun ekonomi, sosial, politik hingga pendidikan.
"UMKM mengalami masa sulit tetapi saya bilang tidak hanya ekonomi, sosial pendidikan juga mengalami staganansi dua tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat politis ke depan ini momentum ini tidak boleh diabaikan, momentum yang baik-baik ini ke depan tudak boleh diabaikan," tuturnya.
Lebih lanjut, Cak Imin menilai juga penyelenggaraan Pemilu selalu terjadi 3 masalah yakni pembekuan agresifitas ekonomi, uncertainly economy, hingga ekspolitasi ancaman konflik.
