Infografis
Suara.com - Pelapor khusus PBB untuk Myanmar mengatakan bahwa junta militer masih menerima jet tempur dan kendaraan lapis baja yang digunakan untuk melawan warga sipil sejak kudeta tahun 2021.
Pelapor khusus PBB untuk Myanmar mengatakan bahwa Cina dan Rusia termasuk di antara pihak yang mempersenjatai junta militer.
Thomas Andrews, mantan anggota kongres Amerika Serikat yang bertugas di pos independen, mengatakan pada hari Selasa (22/02) bahwa kedua negara menyediakan jet tempur dan kendaraan lapis baja kepada junta.
"Meskipun bukti kejahatan kekejaman junta militer dilakukan dengan impunitas sejak meluncurkan kudeta tahun lalu, anggota Dewan Keamanan PBB Rusia dan Cina terus memberikan junta militer Myanmar dengan banyak jet tempur, kendaraan lapis baja," katanya dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Kiprah Perempuan Myanmar di Barisan Depan Perang Melawan Junta
Andrews juga menyebut Serbia sebagai salah satu vendor senjata. "Selama periode yang sama, Serbia telah mengizinkan roket dan artileri untuk diekspor ke militer Myanmar," katanya.
Andrews meminta dewan keamanan PBB untuk menghentikan pasokan senjata.
"Seharusnya tidak dapat disangkal bahwa senjata yang digunakan untuk membunuh warga sipil tidak boleh lagi ditransfer ke Myanmar,” tegasnya.
Dia juga mendesak agar akses militer ke minyak, gas, dan cadangan devisa dipotong, serta menyerukan untuk mencegah negara bagian dan sektor swasta membeli sumber daya, seperti kayu dan produk tanah jarang ketika dana disalurkan ke junta.
Bagaimana situasi di Myanmar?
Baca Juga: Myanmar: Mengapa Pemrotes Anti Kudeta Militer Kini Memilih Jalan Kekerasan?
Kekacauan telah mencengkeram Myanmar sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif, dan memicu protes nasional yang ditekan oleh pasukan dengan kekuatan mematikan.
Setidaknya 1.500 warga sipil telah tewas, menurut aktivis yang dikutip oleh PBB, yang juga mengatakan lebih dari 300.000 orang telah mengungsi.
Junta mengatakan sedang memerangi "teroris" dan menolak apa yang disebutnya campur tangan PBB. ha/pkp (AFP, Reuters)
