Infografis
Suara.com - Terjadi perdebatan tentang Maklumat FPI tentang kelompok teroris ISIS yang dilontarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus tindak pidana terorisme atas terdakwa Munarman, Rabu (23/2/2022). Tim kuasa hukum pun menyebut tudingan itu sebagai fitnah.
Hal itu bermula saat JPU bertanya kepada AM, saksi meringankan kubu Munarman terkait mekanisme penerbitan maklumat di organisasi FPI. AM sendiri merupakan eks Ketua Bidang Penegakan Khilafah FPI.
Dalam jawabannya, AM menyatakan jika DPP FPI harus bermusyawarah terlebih dahulu dalam mengeluarkan sebuah maklumat. Setelahnya, hal tersebut akan diputuskan melalui kesekretariatan.
"Jadi kalau di DPP FPI itu mengeluarkan maklumat itu biasanya melakui musyawarah. Nanti setelah diputuskan, nanti kesekretariatan," ucap AM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
"Apakah DPP FPI yang berhak mengeluarkan maklumat betul?" tanya JPU.
"Iya," beber AM.
"Kalau maklumat itu tidak mengikat, apakah bisa struktur dibawahnya tidak melaksanakannya?" tanya JPU.
"Tidak bisa melaksanakannya," ucap AM.
Lantas JPU melontarkan pertanyaan soal Pimpinan Pusat FPI dalam maklumat yang salah satunya menyatakan dukungan kepada Abu Bakar Al Baghdadi -- pimpinan ISIS. Kepada AM, JPU bertanya, apakah di tataran akar rumput bisa memberi dukungan atau tidak.
Baca Juga: Ketua Joman Jadi Saksi Dalam Sidang Munarman: Saya Punya Sejarah Berkawan Dengan Munarman
"Ketika pimpinan pusat menyatakan di dalam maklumat itu salah satunya ada dukungan terhadap Abu Bakar Al Baghdadi. Apakah bisa yang di bawahnya ini tidak memberikan dukungan kepada Abu Bakar Al Baghdadi. Di dalam maklumat yang dikeluarkan DPP FPI pusat pada tanggal 18 agustus?" tanya JPU.
