Infografis
Suara.com - Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA 212, Slamet Maarif, turut mengkritik adanya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Menurutnya, aturan ini perlu direvisi lantaran terkesan membatasi syiar Islam.
"Dulu zaman penjajahan Belanda aja enggak gini-gini amat ya. Mulai sedikit demi sedikit syiar Islam dikurangi," kata Slamet saat dihubungi, Selasa (22/2/2022).
Slamet menilai sejak dahulu misalnya Takbiran jelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha terus digemakan melalui pengeras suara semalam suntuk.
"Dari dulu takbiran itu menggema, di mana-mana semalaman enggak ada tuh yang protes. Prihatin, prihatin," tuturnya.
Lebih lanjut, Slamet mengakui kalau secara umum memang aturan tersebut dianggap bagus. Hanya saja ada beberapa poin yang harus dievaluasi, untuk itu harus direvisi.
"Walaupun secara umum peraturan menteri agama bagus tapi ada beberapa poin yang layak dievaluasi seperti takbiran dan volume suara. Untuk itu perlu direvisi dong," tandasnya.
![Menteri Agama Gus Yaqut [Foto: Timesindonesia]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/12/24/73436-menteri-agama-gus-yaqut.jpg)
Diketahui, Kementerian Agama menerbitkan edaran pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala yang ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Yaqut mengemukakan, penggunaan pengeras suara di masjid dan musala merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam. Namun, pada saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Sehingga, diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.
"Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat," ujar Yaqut dalam keterangannya, Senin (21/2).
Yaqut menjelaskan, surat edaran yang terbit pada 18 Februari 2022 ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia.
Sebagai tembusan, edaran ini juga ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
"Pedoman ini agar menjadi pedoman dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola atau takmir masjid dan musala dan pihak terkait lainnya," ucap Yaqut.
