Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kalau pemerintah tengah mengawal beberapa langkah transformasi penting. Langkah tansformasi tersebut ditempuh dengan salah satu tujuannya ialah untuk melakukan pembangunan Indonesia yang lebih sentris.
Hal itu dikatakan Jokowi saat berpidato pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021 secara virtual, Selasa (22/2/2022).
"Pemerintah sedang mengawal beberapa transformasi penting, meningkatkan pemerataan agar pembangunan lebih Indonesia sentris, memperluas hilirisasi agar nilai tambah sumber daya alam Indonesia lebih banyak dinikmati oleh rakyat kita," kata Jokowi dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Transformasi juga diupayakan pemerintah untuk mendukung UMKM naik kelas antara lain melalui digitalisasi, memperkuat ekonomi hijau yang lebih menyehatkan dan mensejahterakan rakyat, mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan dan memperkuat ekonomi biru agar kekayaan maritim bisa lestari dan mensejahterakan rakyat.
Menurut Jokowi, transformasi juga dilakukan di bidang hukum melalui reformasi struktural deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi.
"Memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa serta memberantas tindak pidana korupsi," tuturnya.
Namun, Jokowi menilai kalau seluruh agenda transformasi tersebut tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendirian. Pemerintah disebutnya membutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa.
"Pemerintah butuh dukungan penuh dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri di seluruh tanah air Indonesia," tuturnya.
MA juga memiliki peran yang sangat krusial untuk mendukung transformasi tersebut melalui landmark decision yang memberikan kepastian hukum.
Baca Juga: Jokowi Minta Menaker Revisi Aturan JHT, Legislator PAN: Presiden Tak Mau Berpolemik
"Memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor yang melindungi aset aset negara dan aset-aset publik lainnya serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang mencederai rasa keadilan."