Cek Fakta
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menyebut jika Mahkamah Agung (MA) memiliki peran krusial dalam mendukung transformasi Indonesia. Menurutnya MA sebagai pengawal keadilan bisa mendukung hal tersebut melalui pemberian kepastian hukum bagi masyarakat hingga memberikan efek jera untuk koruptor dan mafia-mafia hukum.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pidatonya pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021 secara virtual, Selasa (22/2/2022).
"Peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia dengan menghasilkan landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat," kata Jokowi sebagaimana dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.
Bukan hanya itu, landmark decision yang dimiliki MA juga menurutnya bisa memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor karena bisa melindungi aset-aset negara dan aset publik lainnya. Landmark decision itu juga dianggap Jokowi bisa memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku rakus yang mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tugaskan Wakil Menteri di Kementerian Perhubungan
"Serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang menciderai rasa keadilan," ucapnya.
Jokowi menyampaikan itu dikarenakan menurutnya semua agenda transformasi Indonesia tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah maupun eksekutif saja. Pemerintah membutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa hingga MA.
"Pemerintah butuh dukungan penuh dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan tinggi, pengadilan negeri di seluruh tanah air Indonesia," ujarnya.
"Kami meyakini upaya penegakan hukum yang efektif oleh Mahkamah Agung akan berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial memperkuat sistem demokrasi dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan."
Baca Juga: Aturan Jaminan Hari Tua Bakal Direvisi, PAN: Permenaker JHT Harus Segera Dicabut
