Infografis
Suara.com - Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan merevisi aturan pelaksana Program Jaminan Hari Tua (JHT). Saat ini, pelaksanaan JHT tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Hal ini dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
"Saya bersama Pak Menko Perekonomian telah menghadap Presiden. Menanggapi laporan kami, Presiden memberikan arahan agar regulasi terkait JHT ini lebih disederhanakan," kata Ida, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (21/2/2022).
Ia menjelaskan, setelah Permenaker No. 2 tahun 2022 disosialisasikan, pemerintah memahami keberatan yang disampaikan oleh pekerja/buruh.
Baca Juga: Kemnaker Luncurkan Pasar Swalayan Kecil Bernama Migrant Mart, Ini Tujuannya
"Oleh karenanya, Bapak Presiden memberikan arahan dan petunjuk untuk menyederhanakan aturan tentang JHT, sehingga keberadaan JHT bisa bermanfaat untuk membantu pekerja/buruh yang terdampak, khususnya mereka yang ter-PHK di masa pandemi ini."
"Bapak Presiden sangat memperhatikan nasib para pekerja/buruh, dan meminta kita semua untuk memitigasi serta membantu teman-teman pekerja/buruh yang terdampak pandemi ini," tambahnya.
Ida menambahkan, dalam arahannya, Presiden Jokowi berharap, tata cara klaim JHT yang lebih sederhanadapat mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
"Bapak Presiden juga meminta kita semua, baik pemerintah, pengusaha, maupun teman-teman pekerja/buruh untuk bersama-sama mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, sehingga dapat mendorong daya saing nasional," ujarnya.
Baca Juga: Sekjen Kemnaker: Pandemi Covid-19 Percepat Penerapan Transformasi Digital
