Infografis
Suara.com - Kasus penetapan tersangka terhadap pelapor dugaan korupsi dana desa di Desa Citemu, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menimbulkan keprihatinan di kalangan wakil rakyat.
Persoalan tersebut disoroti Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Santoso yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin turun tangan terkait kasus tersebut.
Untuk diketahui, kasus tersebut bermula saat mantan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Citemu Nurhayati ditetapkan menjadi tersangka, padahal ia melaporkan adanya dugaan korupsi dana desa.
"Kapolri dan Jaksa Agung diharapkan dapat turun tangan agar pelapor tidak dijadikan tersangka," kata Santoso saat dihubungi, Senin (21/2/2022).
Selain itu, Santoso mengatakan, aparat yang melakukan penyidikan terhadap kasus Nurhayati tersebut juga perlu diberikan sanksi tegas jika memang terbukti melakukan kelalaian.
"Memberi sanksi kepada para penyidik yang tidak profesional yang menyebabkan pelapor jadi tersangka," tuturnya.
Santoso juga berharap kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk proaktif melindungi Nurhayati.
"Karena peristiwa ini sangat mencederai nurani rakyat dan akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat yang akan melaporkan kasus-kasus korupsi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Santoso mengatakan, dengan ditetapkan Nurhayati sebagai tersangka, malah terkesan para pelaku korupsi memiliki kekuatan yang kuat. Hal itu juga menandai para pelaku korupsi bisa masih bisa berlindung.
"Dalam kejadian ini mencerminkan bahwa para pelaku korupsi memiliki kekuatan yang signifikan untuk melindungi dirinya dengan menjadikan pelapor sebagai tersangka," tandasnya.
