RUU TPKS Disepakati Bamus Dibahas Saat Masa Reses, Kini Masih Terbentur Lantaran Surpres Tidak Dibacakan di Paripurna

Suara.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menyatakan badan musyawarah (Bamus) telah menyepakati untuk membahas Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada saat reses.

Hal itu disampaikan Willy menanggapi perkembangan pembahasan RUU TPKS setelah sebelumnya disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.

"Ada beberapa poin, yang pertama di Bamus sebelumnya kita sudah meminta izin kepada pimpinan saat surpres masuk nanti kami meminta waktu untuk dibahas di masa reses. Dan sudah disepakati Bamus," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/2/2022).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya. [Suara.com/Novian]

Namun yang menjadi kendala saat ini, terkait dengan surat presiden (surpres) yang belum dibacakan pimpinan DPR di rapat paripurna. Sebab, berdasarkan informasi yang ada disebutkan surpres RUU TPKS sebenarnya sudah dikirim dari pemerintah ke DPR.

Karena itu, nantinya Willy akan mengonfirmasi kembali terkait keberadaan surpres tersebut.

"Berdasarkan komunikasi informal dengan pihak pemerintah mereka sudah mengirimkan surpres kepada DPR. Jadi nanti kita harus mengkonfirmasi itu ke pimpinan sejauh apa kemudian, sejauh mana surat itu," kata Willy.

"Jadi kalau pihak dari pemerintah sudah menginformasikan ke saya itu sudah mulai dari 11 Februari mengirimkan surpres dan DIM ke DPR," sambung Willy.

Kekinian, diakui Willy, pihaknya sedang melakukan komunikasi dengan pimpinan DPR untuk mencari solusi terkait pembahasan RUU TPKS selanjutnya, apakah tetap bisa dibahas dalam reses atau tidak. Mengingat surpres yang tidak dibacakan pada rapat paripurna penutupan masa sidang Jumat pekan kemarin.

"Apakah kemudian keputusan Bamus itu sudah bisa kita jalankan tanpa (surpres) dibacakan di Paripurna. Ini sedang kita kaji betul. Jadi ini memang butuh konsultasi, butuh sebuah win win solution untuk itu," kata Willy.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya belum menerjma surat presiden terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.