Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara (IKN) bukan merupakan pekerjaan mudah.
Menurut Luqman, banyak negara yang bahkan telah mengalami kegagalan dalam memindahkan ibu kota.
Karena itu, kata Luqman, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan main-main. Terutama dalam menunjuk kepala otorita sebagai pemimpin IKN.
"Presiden Jokowi pasti tidak akan main-main dengan agenda pembangunan IKN Nusantara. Reputasi Presiden Jokowi selama dua periode dipertaruhkan dalam pelaksanaan mega proyek IKN Nusantara itu," kata Luqman kepada wartawan, Senin (21/2/2022).
Baca Juga: IKN Nusantara Dikenalkan Sebagai Kota Spons, Begini Konsep dan Tujuan Kota Spons
Terkait siapa nama kepala otorita IKN, Luqman mengatakan hal tersebut tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Jokowi.
"Nama itu, saya yakin sudah ada di saku Presiden Jokowi. Tinggal menunggu hari baik untuk diumumkan ke publik," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP PKB ini menilai kepala otorita ibu kota negara bisa saja dirangkap oleh menteri dan tidak mengganggu kinerja, apabila memang menteri terkait tidak punya kerjaan.
Hal tersebut disampaikan Luqman menanggapi Partai Persatuan Pembangunan yang memandang Presiden Jokowi bisa menunjuk menteri untuk rangkap jabatan sebagai kepala otorita IKN.
"Tidak akan mengganggu kinerja kementerian, jika yang ditunjuk merangkap sebagai kepala otorita IKN Nusantara adalah menteri yang selama ini tidak punya pekerjaan," kata Luqman.
Baca Juga: Demokrat Ingatkan Jokowi untuk Tak Tunjuk Menteri Rangkap Jabatan Pimpin IKN
Menurut Luqman, Jokowi tidak akan sembarangan menunjuk menteri untuk rangkap jabatan hanya demi meminpin IKN. Ia meyakini Jokowi akan menunjuk figur di luar menteri, agar fokus membangun ibu kota baru.
"Serius, Insyaallah Presiden Jokowi akan menunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara yang 100 persen fokus mengawal tugas berat ini," kata Luqman.
Diketahui, Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi mengatakan kepala otorita ibu kota negara bisa dirangkap menteri yang ditunjuk Presiden.
"Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 bahwa kepala dan wakil kepala otorita IKN diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan dalam pasal 4 ayat 1 (b) bahwa status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian. Maka, jabatan kepala otoritas IKN bisa dirangkap oleh menteri," kata Baidowi, Minggu (20/2/2022).
Sedangkan wakil kepala IKN, kata Baidowi, bisa dipilih dari figur di luar kementerian.
"Namun hal itu tergantung pilihan dari presiden apakah menunjuk kepala badan ororitas IKN atau menunjuk salah satu menteri untk merangkap kepala badan otorita IKN. Yang jelas peluang itu sangat terbuka jika melihat ketentuan UU IKN," kata Baidowi.
Terkait siapa saja menteri yang bisa ditunjuk, kata Baidowi, tergantung Jokowi.
"Siapa menteri yang dimaksud? Semuanya tergantung keputusan presiden. Bisa Mendagri, Menteri PPN, Menkopolhukam atau menteri yang ditunjuk," ujarnya.
Baidowi mengatakan setelah UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN resmi diundangkan maka pemerintah wajib menyusun aturan pelaksana agar bisa diimplementasi.
Adanya gugatan terhadap UU 3/2022 di Mahkamah Konstitusi, menurut Baidowi, tidak menghentikan keberlakuan UU tersebut sebelum ada putusan MK.
"Maka pembuatan aturan teknis bisa langsung dilakukan tanpa harus menunggu putusan MK," kata dia.
