Infografis
Suara.com - Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga menyoroti hubungan tak baik antara Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Hubungan merenggang itu diduga setelah keluhan Puan Maharani tidak dijemput kepala daerah saat berkunjung ke daerahnya.
"Ganjar tampaknya makin dijauhi DPP karena dianggap tidak menghormati Puan sebagai Ketua DPR RI dan salah satu ketua di DPP PDIP," ujar Jamiluddin Ritonga dilansir Wartaekonomi.co.id, Kamis (17/2).
Hal itu membuat sebagian di DPP PDIP gerah terhadap Ganjar Pranowo.
"Ketidaksukaan itu tambah membesar setelah kasus Wadas. Ganjar dinilai tidak becus dalam menangani kasus tersebut," jelas Jamiluddin Ritonga.
![Penampilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengenakan baju adat lampung. [Dok Pemprov Jateng]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/01/27/49456-ganjar-pranowo.jpg)
Bahkan, salah satu Anggota DPR RI dari PDIP dengan tegas mengatakan, Ganjar Pranowo harus bertanggung jawab atas terjadinya kasus Wadas.
Indikasi itu menguatkan dugaan DPP PDIP makin tidak berkenan kepada Ganjar Pranowo.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul menyebut hal itu akan berpengaruh terhadap peluang Ganjar Pranowo yang ingin diusung PDIP menjadi capres pada Pilpres 2024.
"Peluang itu makin kecil karena elektabilitas Ganjar turun setelah kasus Wadas," ungkap Jamiluddin Ritonga.
Baca Juga: Sekjen PDIP Bongkar Soal Pembangunan IKN, Soekarno Ikut Disebut
Turunnya elektabilitas Ganjar tentu menguntungkan bagi Puan Maharani untuk melenggang menjadi capres dari PDIP.
Jadi, kasus tidak dijemput dan Wadas tampaknya menjadi bola liar yang merugikan Ganjar Pranowo.
"Kerugian Ganjar tersebut tentu menjadi keuntungan bagi Puan," kata Jamiluddin Ritonga.
