Infografis
Suara.com - Program penanggulangan kemiskinan ekstrem kembali dilanjutkan pada 2022. Mengenai itu, Wakil Presiden Maruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K menyoroti masalah data penyaluran bantuan sosial.
Penyaluran bantuan sosial menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Program tersebut akan dijalankan di 212 kabupaten di 25 provinsi yang merupakan 75 persen dari kantong kemiskinan ekstrem.
Maruf meminta pendataan rumah tangga yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara akurat. Dengan begitu, nantinya pemberian sosial ini diharapkan dapat menggerakan kegiatan ekonomi lokal dan mendorong turunnya angka kemiskinan.
"Untuk saat ini, Wapres menyarankan agar menggunakan data rumah tangga yang saat ini sedang diperbaiki dengan sumber utama dari pendataan BKKBN yang relatif baru dan memiliki metode pemeringkatan. Sebagai masukan bagi perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan persnya, Kamis (17/02/2022).
"Sekretariat TNP2K yang berada di bawah koordinasi Wapres siap membantu perbaikan DTKS tersebut," tambahnya.
Terkait teknis pendataan, menurut Masduki, Maruf setuju pendataan rumah tangga miskin dan rentan dikembalikan kepada BPS. Menurutnya lembaga yang paling kompeten untuk melakukan pendataan ini adalah BPS.
"Seperti diketahui, pendataan rumah tangga miskin dan rentan yang akan digunakan sebagai dasar penyaluran bansos harus dilakukan secara satu per satu (door to door) untuk seluruh rumah tangga miskin dan rentan. Sehingga tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat," ungkapnya.
Lalu mengenai masalah penyaluran bantuan sosial, Masduki menerangkan bahwa Presiden dan Wapres telah menyetujui untuk daerah yang sulit dan belum terjangkau perbankan, penyaluran dapat dilakukan oleh PT Pos.
"Namun demikian, untuk daerah yang terjangkau perbankan penyaluran tetap dilakukan melalui bank. Hal ini juga untuk mendukung financial inclusion agar seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang kurang mampu memiliki akses terhadap perbankan sehingga lebih leluasa dalam melakukan kegiatan ekonomi," pungkasnya.
Baca Juga: Jokowi Ingin Sebelum Habis Masa Jabatan Angka Kemiskinan Ekstrem Capai 0 Persen
