Faisal Basri Tuding Pemerintah Soal Minyak Goreng Langka, Ruhut: Baginya Rezim Jokowi Selalu Salah

Kamis, 17 Februari 2022 | 13:24 WIB
Faisal Basri Tuding Pemerintah Soal Minyak Goreng Langka, Ruhut: Baginya Rezim Jokowi Selalu Salah
Pengamat politik Faisal Basri [YouTube]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ekonom Faisal Basri memberikan pendapatnya mengenai permasalahan minyak goreng yang langka.

Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Faisal menuding pemerintah yang menjadi penyebabnya.

Hal tersebut langsung ditanggapi oleh politisi PDIP Ruhut Sitompul.

Ruhut Sitompul meminta agar Faisal Basri tidak menjadi provokator dalam permasalah ini.

Baca Juga: Beri Kritik soal JHT sampai Minyak Goreng, Mardani: Pemerintah Seharusnya Hadir untuk Rakyat Bukan untuk Meresahkan

"Ini ngakunya pengamat faktanya kelakuan provokator," kata Ruhut, dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (17/2/2022).

Ruhut juga menyebut, menurut Faisal Basri pemerintahan Presiden Jokowi selalu salah.

"Tidak ada pemerintahan bapak Joko Widodo yang benar kapan ya capres dan parpol yang doi dukung menang? Dan harus jadi menteri pula eh kalau tidak ya ngawur lagi di siang bolong kali. Merdeka," imbuhnya.

Diketahui, Faisal Basri menyebut pemerintah sendiri yang menjadi biang keladi permasalahan minyak goreng.

"Biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini pemerintah karena meninabobokan pabrik biodiesel," ujar Faisal, dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (17/2/2022).

Baca Juga: Jokowi Ingin Forum G20 Hasilkan Kebijakan Konkret Atasi Masalah Inflasi Hingga Kelaparan

Faisal Basri menjelaskan, kebijakan program B20 yakni 20 persen kandungan CPO dalam minyak biosolar membuat pengusaha sawit lebih cenderung melakukan penyaluran ke biodesel.

Sebab, apabila dikucurkan ke biodesel, perusahaan akan mendapatkan insentif.

Begitu pula sebaliknya, jika disalurkan ke pabrik minyak goreng maka tidak ada insentif yang dijanjikan pemerintah.

Lebih jauh, insentif ini berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) jika harga patokan di dalam negeri lebih rendah dari harga Internasional.

Diperkirakan, pola konsumsi minyak nabati dari kelapa sawit bakal terus meningkat beriringan dengan peningkatan porsinya lewat program pemerintah B30 dan seterusnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI