Suara.com - Persoalan minyak goreng belum juga selesai. Mulai dari harga yang sulit dijangkau hingga stok yang langka.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Ekonom Faisal Basri pun mengemukakan pendapatnya. Menurutnya, biang keladi dari permasalahan minyak goreng hingga saat ini adalah pemerintah sendiri.
"Biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini pemerintah karena meninabobokan pabrik biodiesel," kata Faisal, Rabu (16/2/2022).
Dia menjelaskan kebijakan Program B20 yakni 20 persen kandungan CPO dalam minyak biosolar, ini rupanya membuat pengusaha sawit lebih cenderung melakukan penyaluran ke biodiesel dibandingkan ke pabrik minyak goreng sejak tahun 2020.
Baca Juga: Menteri Perdagangan: Kebutuhan Minyak Goreng Selama Februari Capai 280 Juta Liter
Pasalnya, jika dikucurkan ke biodiesel, perusahaan akan mendapatkan insentif. Sebaliknya jika disalurkan ke pabrik minyak goreng, tidak ada insentif yang dijanjikan pemerintah.
Lebih jauh, insentif ini berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) jika harga patokan di dalam negeri lebih rendah dari harga Internasional.
Diperkirakan, pola konsumsi minyak nabati dari kelapa sawit bakal terus meningkat beriringan dengan peningkatan porsinya lewat program pemerintah B30 dan seterusnya.
Menanggapi hal itu, Politisi PDIP Ruhut Sitompul meminta Faisal Basri untuk tidak melakukan provokasi atas kelangkaan minyak goreng saat ini.
"Ini ngakunya pengamat faktanya kelakuannya provokator," tulisnya melalui akun twitternya, Kamis, (17/2/2022).
Baca Juga: Mendag Janji Harga Minyak Goreng Normal Lagi, Paling Lambat Akhir Februari
Dia menyebut tak ada satupun pemerintahan Presiden Joko Widodo yang benar di mata Ekonom senior tersebut.
"Tidak ada pemerintahan Bapak Joko Widodo yang benar kapan ya Capres dan Parpol yang Doi dukung menang? dan harus jadi menterinya pula eh kalau tidak ya ngawur lagi mimpi di siang bolong kale, merdeka," imbuhnya.