Infografis
Suara.com - Tenaga Ahli Pengkaji Sosial Budaya Lemhanas RI, Prof Bondan Tiara Sofyan mengatakan kunci menghadapi disruptif teknologi yakni harus adanya perubahan yang cepat. Yakni perubahan cara kerja, platform yang baru hingga budaya baru.
"Kuncinya menghadapi disruptif teknologi pastinya adalah semuanya harus berubah, cara kerja berubah, budaya yang baru, platform yang baru dan semuanya yang serba baru, tidak ada yang jala lain untuk mengakomodasi disruptif teknologi," ujar Bondan dalam diskusi bertajuk " Disruptive Technology Fenomena Tak Berkesudahan, Rabu (16/2/2022).
Sehingga kata Bondan tugas pemerintah, yakni memastikan seluruh Indonesia termasuk di daerah-daerah diuntungkan dengan terjadinya disruptif teknologi. Karenanya, Bondan menekankan pemerintah harus berubah dan harus kompeten sehingga bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk menghadapi disrupsi teknologi.
"Pemerintah harus berubah, harus kompeten, karena ini is all about technology, sehingga ada hal yang harus dipelajari, harus proaktif mendengarkan perubahan yang cepat sekali dan harus mengeluarkan kebijakan yang tepat, enak diomongin tapi enggak terlalu mudah untuk dilaksanakan," paparnya.
Baca Juga: Gubernur Lemhanas Dikritik Anggota DPR, Soal Polisi di Bawah Dewan Keamanan Nasional
Bondan membeberkan enam hal yang harus dilakukan pemerintah. Yang pertama, menjadikan transformasi digital prioritas. Menurutnya, hal tersebut sering disampaikan Presiden Jokowi bahwa negara yang cepat akan menjadi pemenang di tengah situasi global seperti saat ini.
"Saya pikir pak Jokowi sudah berkali-kali menyampaikan ini bahwa yang menang itu yang lebih cepat. Kita mungkin merasa cepat tapi harus lihat kanan kiri dan untuk bisa lebih cepat kita harus melakukan transformasi digital, ini harus dilakukan untuk seluruh level pemerintah untuk seluruh ekosistem," ucap Bondan.
Transformasi digital sebagai prioritas yakni di antaranya membuat rencana kerja.
"Kita definisikan visi bersama bahwa transformasi digital ini is a must, harus, dan kita memobilisasi masyarakat termasuk di dalamnya, adalah birokrat dan membuat rencana kerja, yang mulai dari administrasi dan seterusnya," ungkap Bondan.
Hal yang kedua, yakni menggunakan e-government sebagai jangkar perubahan di semua sektor.
Baca Juga: DPR Sayangkan Gubernur Lemhanas Lempar Isu Polri Di Bawah Kemendagri
Bondan menuturkan seluruh sektor publik perlu digitalisasi dengan perubahan proses, budaya dan model layanan yang harus dengan citizen centric goverment. Yaitu pelayanan masyarakat yang bersifat one to one, bukan lagi one to many.
"Seperti biasanya kita datang ke kantor kelurahan, numpuk dokumen dan semuanya tidak dilayani secara secara personal ya, karena semuanya secara sesuai dengan prosedur," ucap dia.
Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan swasta dalam implementasi w-goverment agar lebih efisien dan menguatkan ekonomi serta memberikan kesempatan bagi start up (perusahaan rintisan). Selanjutnya kata Bondan, hal ketiga yakni pemeintah harus menyediakan konektivitas internet pita lebar.
Keempat, yakni membangun ekosistem kewirausahaan yang kuat dan terbuka, kelima menstimulasi dunia bisnis untuk melakukan transformasi digital secara mandiri. Lanjut Bondan, keenam yaitu pemerintah juga harus membangun SDM digital.
Yakni mendorong science, technology, engineering, and mathematics (STEM) di level pendidikan tinggi dan menengah, mendorong akses digital pada pendidikan dasar dan meningkatkan literasi digital pada masyarakat umum.
"Lalu menjaga lapangan kerja bukan denga memperlambat penggunaan teknologi yang menghilangkan lapangan pekerjaan, tetapi mempercepat teknologi yang menciptakan lapangan kerja baru, inovasi yang bersifat efisiensi menghilangkan pekerjaan, namun sebaliknya disrupsi yang menciptakan pasar baru, menciptakan pekerjaan baru," katanya.
