Infografis
Suara.com - Perdebatan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi dengan Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), Silmy Karim telah menjadi sorotan. Pasalnya, Bambang akhirnya mengusir salah satu petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dari ruang rapat Komisi VII DPR RI.
Kejadian itu rupanya mendapatkan perhatian dari Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Melalui akun Twitternya, ia memberikan pesan menohok mengenai perdebatan panas DPR dengan Silmy Karim.
Awalnya, Fahri megomentari sebuah cuitan mengenai daftar petinggi BUMN yang sudah menjadi "korban" pengusiran DPR. Ia mengatakan rapat DPR dengan BUMN selama ini tidak memiliki dasar hukum.
Menurut pengalamannya, rapat DPR dengan petinggi BUMN juga lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.
"Rapat DPR dengan BUMN selain gak ada dasar hukumnya juga lebih banyak mudaratnya," cuit Fahri Hamzah sebagai keterangan Twitter seperti dikutip Suara.com, Selasa (15/2/2022).
Politikus Partai Gelora ini lantas menyarankan agar rapat antara DPR dengan BUMN dihentikan. Sebagai gantinya, ia menyarankan lebih baik rapat DPR dilakukan bersama Kementerian BUMN saja, sebagai kuasa pemegang saham.
"Sebaiknya dihentikan, cukup Kemneterian BUMN yang rapat sebagai kuasa pemegang saham," saran Fahri Hamzah.
Sementara itu, pemegang saham serta pengawas BUMN cukup mengadakan rapat dalam komisaris saja. Ia turut menyeret nama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Fahri mencontohkan posisi Ahok sekarang yang menjabat sebagai Komisaris Pertamina, agar tidak perlu datang rapat ke DPR. Ahok hanya perlu menjalani rapat bersama Pertamina.
"Rapat pemegang saham dan pengawasan cukup di komisaris saja. Pertamina cukup rapat sama Ahok dkk. Gak usah ke DPR," tandas Fahri Hamzah.
