Infografis
Suara.com - Sidang lanjutan kasus Unlawful Killing atas dua terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella berlangsung secara daring pada Selasa (15/2/2022) hari ini. Hal itu lantaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi layanan kegiatan akibat pandemi Covid-19.
Hari ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sedianya akan membacakan tuntutan terhadap dua anggota Polda Metro Jaya tersebut. Pantauan di lokasi, majelis hakim membuka jalannya persidangan di ruang utama sekitar pukul 11.09 WIB.
Di ruang sidang, hanya terlihat majelis hakim yang berjumlah tiga orang. Kemudian, terlihat pula ada perwakilan penasihat hukum kedua terdakwa dan JPU.
Majelis hakim M Arif Nuryanta mengatakan, alasan adanya pembatasan layanan kegiatan tersebut lantaran banyak pegawai hingga hakim yang terpapar Covid-19.
Meski demikian, dia tidak merinci berapa jumlah pegawai maupun hakim yang terpapar Covid-19 tersebut.
"Surat Keputusan (SK) dari ketua Pengadilan Negeri dan SK pengadilan tinggi, dan banyak dari anggota keluarga PN Jakarta Selatan yang terpapar Covid-19," kata Hakim Arif di ruang sidang utama.
Untuk itu, Arif tetap membuka jalannya persidangan dengan menerapkan pembatasan kegiatan.
"Untuk itu PN Jakarta Selatan menerapkan pembatasan dalam pelayanan, maka persidangan ini memang awalnya kami tetap daring akan kami perketat lagi karena kami ke depan tinggal tuntutan, pembelaan dan sebagainya," sambubgnya.
Terlihat pada layar yang berada di ruang sidang, JPU yang lain terlihat berada kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa lainnya berada di kediaman dari koordinator kuasa hukum Henry Yosodiningrat.
Dakwaan Jaksa
Dalam surat dakwaan yang dibacakan, terdakwa Briptu Fikri dan Ipda Yusmin didakwa melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama. Dalam kasus ini, total enam eks Laskar FPI tewas tertembus timah panas.
Atas hal itu, jaksa menyatakan, perbuatan Fikri Ramadhan dan M. Yusmin Ohorella merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
