Infografis
Suara.com - Hampir 20 tahun sejak peristiwa bom Bali, pemilik Sari Club (SC) setuju untuk menjual sebagian tanahnya untuk dijadikan taman perdamaian untuk mengenang para korban yang meninggal dunia.
Sukamto Tjia telah menandatangani perjanjian untuk menjual 560 meter persegi tanahnya, yang dulu merupakan lokasi Sari Club, seharga 45 miliar rupiah.
Mereka yang tertarik membeli harus membayar uang tersebut paling lambatakhir Maret tahun ini.
Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Scott Morrison sempat menawarkan dana untuk membeli tanah tersebut namun ketika dihubungi lagi, pihaknya mengatakan "proposal baru harus melalui proses formal dan dievaluasi dengan teliti".
Baca Juga: Cerita Hermawan Sulistyo di Malam Bom Bali Meledak, Saat Itu Polisi Belum Punya Pengalaman
Di tahun 2019, PM Morrison meminta Asosiasi Taman Perdamaian Bali (BPPA), yang mewakili penyintas dan korban pengeboman tersebut, untuk memberikan perkiraan harga tanah sebagai bahan pertimbangan.
Tanah tersebut sebenarnya sudah bertahun-tahun ingin dibeli oleh BPPA yang berlokasi di Perth. Namun, selain tidak memiliki uang yang cukup, mereka juga tidak pernah mencapai kesepakatan dengan pemilik.
Tetapi baru-baru ini, pendiri BPPA Dallas Jackson-Finn yang berseberangan pendapat dengan anggotanya, berhasil menegosiasikan harga atas nama para penyintas dan korban Bom Bali.
"
"Menyongsong 20 tahun peringatan peristiwa Bom Bali, saya pikir akan sangat signifikan bila tanah tersebut dijadikan taman daripada dibiarkan kosong," ujar pria Australia tersebut.
Baca Juga: Saksi Bom Bali I: Cerita Awal Mula Modal untuk Investigasi Polisi
"
Luas tanah yang dinegosiasikan ini lebih kecil dari keseluruhan luas tanah Sari Club seluas 700 meter persegi.
Dallas mengatakan sketsa desain taman tersebut pun sudah jadi dan jika berhasil dibeli, pembangunan taman tersebut bisa rampung tepat sebelum peringatan 20 tahun peristiwa Bom Bali pada bulan Oktober.
"Taman ini nantinya akan menjadi taman tropis yang indah," katanya.
Desain taman tersebut meliputi sebuah mural yang menceritakan kisah pengeboman dan sebuah 'sudut refleksi' di mana pengunjung dapat duduk dan mengenang mereka yang meninggal dunia.
Namun, masih tidak pasti apakah perjanjian tersebut akan didanai Pemerintah Australia.
Dorongan bagi Pemerintah Australia untuk membeli tanah
Hingga saat ini, masih belum jelas apakah PM Australia akan menepati tawarannya mendanai pembelian tanah seluruhnya atauhanya jaminan pembelian tanah sebesar 45 miliar rupiah.
Perdana Menteri Australia sebelumnya, Julia Gillard dan Kevin Rudd, pernah menawarkan pendanaan sehargaA$450,000 (Rp4 miliar), namun tidak diketahui apakah tawaranini masih berlaku.
Partai oposisi Australia mendorong pemerintah untuk mengalokasikan "danaanggaran secukupnya" dan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia serta pemangku kepentingan lainnya untuk membangun taman perdamaian tersebut sebelum peringatan 20 tahun.
Anggota partai buruh Luke Gosling mengatakan 88 warga Australia yang meninggal "dan mereka yang tidak terdata dalam peristiwa Bom Bali 2002 tidak boleh dilupakan".
"Peristiwa bom ini sangat mengenaskan," ujar Luke.
"Australia dan Indonesia punya sejarah panjang bersama dan pembangunan Taman Perdamaian Bali di Sari Club ini termasuk dalam kepentingan negara."
Juru bicara Departemen Luar Negeri Australia mengatakan pemerintah mendukung rencana untuk membangun taman perdamaian dan telah berhubungan dengan BPPA.
"BPPA mengatakan pada Pemerintah Australia bahwa asosiasi tersebut kini secara resmi sudah tutup," ujar juru bicara tersebut.
"BPPA telah mengurungkan niatnya untuk membeli tanah karena negosiasi yang tidak berujung dan telah menyatakan bahwa dana dari Pemerintah Australia tidak lagi dibutuhkan."
Pemilik tanah bantah tuduhan 'tamak'
Akhir tahun lalu, BPPA akhirnya berhenti berkomunikasi dengan pemilik tanah setelah bertahun-tahun bernegosiasi.
Mereka menuduh pemilik menjual dengan harga "yang tidak masuk akal", yakni miliaran dolar, dan lebih mahal dari harga pasaran yang sebenarnya.
"
"Kami tidak siap membayar harga lebih dari yang sudah kami tawar," ujar Keith Pearce, anggota BPPA yang anaknya selamat dalam peristiwa Bom Bali.
"
Tujuh teman Keith dalam Klub Sepak bola Kingsley meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.
"Jadi kami memutuskan untuk membatalkan rencana pembelian tanah."
Keluarga pemilik Sari Club di Bali meminta kompensasi A$9 juta (Rp90 miliar) ditambah A$4.9 juta (Rp41 miliar) sebelum tanah itu bisa dijual.
Namun, pendiri BPPA, Dallas mengatakan pemilik berhak atas kompensasi tersebut bila melihat kerugian yang ditanggungnya setiap tahun sejak peristiwa Bom Bali 2002.
Menurutnya, sebelum COVID, dalam setahun pengusaha bisa memperoleh keuntungan setidaknya A$100,000 (Rp1 M) bila menjual tanah tersebut.
"Yang membuat saya frustasi adalah bagaimana asosiasi tersebut menganggapnya tamak, padahal faktanya tidak," katanya.
"Tawaran ini masuk akal. Sukamto Tjia adalah pengusaha. Kita harus memahami itu.
"Orang-orang ini tidak pernah tinggal atau bekerja di Indonesia, tidak punya pemahaman seberapa besar signifikansinya dan apa yang mereka alami."
Dallas mengatakan taman tersebut rencananya akan dibangun di seberang lokasi papan kenangan bertuliskan nama korban Bom Bali tahun 2002 yang meninggal di Sari Club dan Paddy's Bar.
Anak pemilik properti tersebut, Ronald Sukamto, menepis tuduhan bahwa pihaknya rakus karena menetapkan harga jual tinggi.
"
"Mudah untuk membandingkan Indonesia dengan Australia, namun bagi mereka yang menganggap kami rakus ... coba datang ke Bali dan lihat lokasinya," katanya.
"
"Dari situ, mungkin Anda akan mengerti seberapa besar potensi bisnis di sana dan apakah harga yang kami ajukan lebih tinggi dari harga pasaran."
Ronald Sukamto memperkirakan keluarganya telah rugi hingga $2 juta (Rp28 miliar) dari penjualan tanah Sari Club ke pihak pengembang.
"Kalau Anda tanya saya apakah kami sedih belum menerima pendapatan dari tanah ini selama 19 tahun terakhir, kami bukan sedih karena uangnya," ujar Ronald.
"Kami sedih karena ada banyak korban yang meninggal dunia, kami tidak pernah menghendakitragedi ini terjadi," ujarnya.
"Kami tentu saja tidak ingin hal ini terjadi di tanah kami, tapi memang sudah terjadi."
Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris.
