Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji sebagai tersangka terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Angin sebelumnya sudah divonis sembilan tahun penjara dalam kasus suap pajak.
"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK kembali menetapkan APA (Angin Prayitno Aji) sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana TPPU," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (15/2/2022).
Ali menyebut tim penyidik menduga kua adanya kesengajaan tersangka Angin Prayitno Aji menyembunyikan harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi.
"Kuat adanya kesengajaan tersangka APA (Angin Prayitno Aji) dalam menyembunyikan hingga menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi," ucap Ali.
Hingga kini, kata Ali, tim penyidik antirasuah masih terus mengumpulkan sejumlah bukti.
"Dalam rangka melengkapi bukti yang telah KPK miliki," imbuhnya.
Diketahui, Angin Prayitno telah divonis sembilan tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta, subsider tiga bulan penjara terkait kasus suap pajak.
Selain itu, majelis hakim Pengadilan Tipikor juga menjatuhkan hukuman uang pengganti kepada Angin Prayitno sebesar Rp3.375.000.000 dan 1.095.000 dolar Singapura.
Dakwaan Jaksa
Dalam dakwaan Jaksa KPK, Angin dan Dandan Ramdhani terbukti merekayasa hasil perhitungan terhadap wajib pajak. Keduanya, menerima suap mencapai Rp 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura atau setara dengan total Rp 57 miliar.
Angin dan Dandan dibantu merekayasa perhitungan wajib pajak bersama Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian selaku tim pemeriksa pajak.
Mereka diduga mendapat suap dari Wajib Pajak PT. Gunung Madu Platantions (GMP) untuk tahun pajak 2016. Wajib pajak PT. Bank Pan Indonesia (PANIN) Tbk untuk tahun pajak 2016. Terakhir wajib pajak PT. JB untuk tahun 2016 dan 2017.
Terdakwa Angin dan Dandan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
