Cek Fakta
Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra mengungkapkan dukungan pemerintah yang akan menyiapkan infrastruktur digitalisasi, termasuk kualitas jaringan internet di daerah dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Ilham saat bertemu Menteri Komunikasi dan Informatika Johhny G Plate di acara Launching Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (14/2/202).
"Pak menteri (Kominfo) menyampaikan bahwa pemerintah serius menyiapkan infrastruktur terkait dengan digitalisasi, terkait sinyal-sinyal di daerah. Tentu ini sangat membantu KPU dalam menyiapkan infrastruktur pemungutan dan penghitungan suara," kata Ilham.
Ilham menuturkan, lewat infrastruktur digitalisasi, nantinya rekapitulasi pemungutan dan penghitungan dapat diakses oleh seluruh petugas penyelenggara Pemilu. Hal tersebut telah dibuktikan saat Pemilu 2020.
Baca Juga: Evaluasi Pilpres 2019, Perludem Singgung 894 Petugas Pemilu Meninggal Akibat Kelelahan
"Walaupun kita tidak bicara soal e-voting, tetapi kita bicara bagaimana rekap itu nanti bisa diakses oleh seluruh petugas kami di lapangan," ucap dia.
"Karena ini sudah terbukti pada Pemilu 2020, walaupun desclaimer sebagai alat bantu, tetapi tugas penyelenggara pemilu di level KPPS, level kecamatan menjadi lebih baik, jadi ringan," sambungnya.
Ilham mengatakan dengan adanya sistem rekap digital Pemilu, petugas hanya tinggal menscan data.
"Karena hanya tinggal menscan petugas tidak perlu menulis seluruh formulir sampai, kemudian dibagikan kepada jumlah saksi berdasarkan jumlah partai yang hadir di TPS," tutur Ilham.
Selain itu, ia memaparkan bahwa dari pengalaman Pemilu sebelumnya tak semua saksi dari parpol hadir dari awal sampai akhir saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pemilu itu akan menentukan pemimpin yang menggerakkan roda pemerintahan lima tahun ke depan. Serta diharapkan muncul pemimpin-pemimpin legislatif yang baik dan dapat berkoordinasi dengan baik untuk mensehjahterakan masyarakat.
"Tentu ini harus dimulai dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang siap terkait dengan anggaran, regulasi hukum kemudian juga terkait hal-hal teknis logistik lainnya, teknis pemungutan dan penghitungan suara," katanya.
