Infografis
Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia menyayangkan Kementerian Pertahanan yang tidak transparan soal pembelian pesawat tempur seharga Rp 315 triliun.
Menurut juru bicara PSI Rian Ernest, menyebut keterbukaan Kemhan soal penggunaan anggaran itu hanya tampak hingga 2013.
Itu disampaikannya seusai melihat situs resmi Kemhan untuk mencari tahu soal penjelasan lengkap terkait pembelian pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation dan jet tempur F-15EX dari Amerika Serikat.
Rian menganggap perlu ada bantuan 'orang dalam' untuk bisa mengetahui informasi lengkap soal pembelian pesawat tempur tersebut.
Baca Juga: Menhan Prabowo Subianto Dianggap Paling Pantas Jadi Suksesor Jokowi pada Pilpres 2024
"Sayangnya waktu PSI mencoba, kami belum menemukan informasi yang mudah diakses publik," kata Rian dalam diskusi bertajuk "Butuh Banget Belanja Pesawat Tempur 315 Triliun?" secara daring, Senin (14/2/2022).
"Terakhir ada informasi tahun 2013, sekarang 2022 belum ada informasi yang mudah diakses publik. Mungkin kalau punya kenalan di orang dalam, bisa dapat. Tapi kan saya rasa sudah saatnya demokrasi kita betul-betul terbuka," sambungnya.
Rian mengingatkan, pihaknya 'ikut-ikutan' soal pembelian pesawat tempur bukan karena sok paham soal dunia pertahanan. Namun, menurutnya publik juga memiliki hak untuk mengetahui penggunaan pajak oleh negara.
Sebab, sesuai aturan yang berlaku, biaya pembelian-pembelian tersebut tidak bisa berasal dari pinjaman saja, tetapi juga harus dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
"Ya, artinya mengapa kita membeli Dassault, mengapa begini, mengapa begitu, tentu dengan memperhitungan hasil negara soal keamanan ke depan dan intelijen perang," ungkapnya.
Sebagai informasi, Indonesia dan Prancis bersepakat atas kontrak pembelian enam dari 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation. Kalau dihitung-hitung, total dari kontrak tersebut bernilai Rp 116,19 triliun.
Selain itu, Indonesia juga disebut telah memesan 36 pesawat jet tempur F-15EX dari Amerika Serikat. Nilai dari 36 pesawat jet itu mencapai USD 13,9 miliar atau sekitar Rp 199 triliun.
