Infografis
Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin angkat suara soal Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menyamakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Presiden Soeharto. Ngabalin meminta YLBHI untuk tidak asal bicara atau asal bunyi (asbun).
"Yayasan itu jangan asbun," kata Ngabalin kepada wartawan, Senin (14/2/2022).
YLBHI mengunggah 10 persamaan antara pemerintahan Jokowi dengan Soeharto di sektor pembangunan. Itu menyangkut dengan kasus tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo untuk rencana penambangan batu andesit proyek nasional Bendungan Bener.
Ngabalin menilai apabila persamaan Jokowi dengan Soeharto itu dikarenakan kasus Wadas, maka menurutnya YLBHI tidak tahu apa-apa. Ia mengklaim kalau tim Kantor Staf Kepresidenan (KSP) masih berada di lapangan untuk menginvestigasi soal kasus kekerasan Wadas.
Baca Juga: Sebut Ada Kesamaan Pembangunan Era Jokowi dan Soeharto, YLBHI: Mereka Ingkari Mandat Konstitusi!
"Dia mesti tahu persis yang terjadi di lapangan supaya yayasan ini jangan jadi sumber penyebaran fitnah," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kasus Wadas yang akhirnya harus menyalahkan Jokowi hingga menyamakan dengan Soeharto. Ngabalin justru menyinggung Bupati Wadas yang harusnya menjadi pihak paling dini untuk menangani masalah yang terjadi di daerahnya.
"Kalau kasus Wadas dia sejajarkan Jokowi sama pak Harto, tanyain siapa bupatinya di sana, di Purworejo? Masa sih bupati enggak bisa berfungsi menangani masalah itu?," tanyanya.
"Saya kira sangat tendensius. Dari kemarin saya bilang yayasan itu orang pintar, moral tinggi. Kalau bermoral dan pendidikan tinggi, tidak nyinyir, mesti buktikan dong," katanya.
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melihat adanya kesamaan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto atau masa Orde Baru. Setidaknya YLBHI melihat ada 10 kesamaan di sektor pembangunan.
"Mereka mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab!," demikian yang disampaikan YLBHI melalui akun Instagramnya @yayasanlbhindonesia pada Minggu (13/2/2022).
YLBHI memandang pembangunan di era Jokowi dengan Soeharto sama-sama menyingkirkan keadilan bagi masyarakat. Alih-alih menyebut kalau pembangunan yang dilakukan akan bermanfaat bagi publik, pada fakta di lapangan tidak sedikit masyarakat yang akhirnya dikorbankan supaya pembangunan tetap berjalan.
Selain itu, YLBHI juga menilai kalau praktik korupsi tidak pernah lepas dari program pembangunan baik di era Soeharto maupun Jokowi. Adapun 10 kesamaan Jokowi dengan Soeharto menurut YLBHI:
- Mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi.
- Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis
- Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural
- Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yg bermasalah
- Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.
- Melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dengan cara perampasan dan perusakan lingkungan.
- Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko
- Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh
- Pendamping dan warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap
- Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta
