Infografis
Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah atas dikeluarkannya peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua atau JHT.
Dalam aturan tersebut, JHT hanya bisa dicairkan peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam usia 56 tahun.
Presiden KSPI Said Iqbal menyebut, selain meminta Jokowi berhentikan Ida Fauziyah, aturan Menaker nomor 2 tahun 2022 untuk sekaligus dicabut.
"KSPI berpendapat satu berhentikan menteri menaker segera oleh bapak Presiden Jokowi. Cabut permenaker nomor 2 tahun 2022," kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual , Sabtu (12/2/2022).
Setelah dicabutnya aturan Menaker terkait JHT tersebut, kata Said Iqbal, diharapkan bila ada buruh ter PHK dapat dalam satu bulan kemudian untuk dapat mencairkan dana JHT.
"Berlakukan kembali bagi buruh yang ter-PHK apapun status hubungan kerjanya kontrak, karyawan tetap, bila dia ter PHK satu bulan kemudian bisa, mencairkan dana JHT-nya," katanya.
Bila sikap KSPI tidak didengar, kata Said Iqbal, tentunya buruh akan menyampaikan aspirasinya langsung dengan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Ketenagakerjaan.
"Kami terpaksa akan turun ke jalan di depan puluhan ribu buruh. Di depan Kementerian tenaga kerja, dan serempak di Indonesia kami melakukan aksi unjuk rasa. membongkar di balik keluarnya penetapan permenaker nomor 2 tahun 2022," katanya.
Aturan Jaminan Hari Tua Diubah, Bisa Cair Saat Mencapai 56 Tahun
Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Dalam peraturan itu ditetapkan bahwa JHT bisa diberikan kepada peserta saat mencapai 56 tahun.
Peraturan itu ditetapkan Ida di Jakarta pada Rabu, 2 Februari 2022. Aturan itu lantas diundangkan dua hari setelahnya.
Dalam Pasal 2 Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dijelaskan kalau manfaat JHT dibayarkan kepada peserta apabila mencapai usia pensiun; mengalami cacat total tetap; atau meninggal dunia.
Kemudian pada Pasal 3 diterangkan kalau manfaat JHT bagi peserta a yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 tahun.
Dengan demikian JHT baru bisa dicairkan pada usia 56 meskipun peserta sebelum mencapai usia tersebut mengalami pemutusan hubungan kerja maupun mengundurkan diri.
Itu tertuang dalam Pasal 5 yang berbunyi 'Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.'
Hal tersebut ditetapkan atas dasar beberapa pertimbangan. Salah satunya ialah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Peraturan yang merupakan amanat Pasal 26 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan peserta jaminan hari tua sehingga perlu diganti.
Permenaker 2/2022 itu mulai berlaku setelah tiga bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
